LUWU, Saorakyat.com–Anggota DPRD Luwu Ridwan Bakokang menegaskan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memantau pendataan Bantuan Sosial (Bansos). Sehingga penyalurannya tepat sasaran.
“Kepala desa harus dipantau agar benar-benar melakukan pendataan sesuai mekanisme yang ada,” kata legislator Fraksi PDI ini dalam rapat evaluasi penggunaan dana desa, BLT terhadap penanganan Covid-19, Selasa, (28/4/20) di ruang Musyawarah DPRD Luwu, Belopa.
Ridwan Bakokang mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 ini, dominan orang terkena dampak ekonomi dari wabah corona. Namun tentunya, ada yang sangat merasakan langsung.
- Baca Juga:
Sekda Lutra Sidak Harga Sembako, Masih Relatif Stabil
Kasus Positif Covid-19 Jadi 9.511, Sulsel Sudah 453 Orang Terjangkit
โBeberapa warga mengadu ke saya, adanya beberapa desa, ketika melakukan pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini terkesan pilih kasih. Ini tidak boleh terjadi,” tandas Ridwan.
Menurut Ridwan, ada beberapa oknum yang ditugaskan untuk mendata itu lebih mengutamakan keluarga dan pendukungnya saat Pilkades. Padahal, banyak yang lebih layak diberikan, tapi justru tidak terdata.
- Baca Juga:
Gasak Uang Rp40 Juta, Warga Senga Diringkus Polisi
Kemenkes: Tidak Ditutupi, Begini Alur Validasi dan Penyampaian Data Covid-19
“BLT ini bukan untuk keluarga, perangkat dan keluarga kepala desa serta para pendukung, tapi BLT ini untuk warga yang benar-benar layak untuk diberikan,’ ujarnya.
Ridwan berharap, BLT ini tidak dijadikan sebagai alat politik bagi kepala desa. Jangan hanya warga yang dianggap sejalan pada politiknya yang diberikan dan ketika tidak sejalan atau tidak memilih kades tersebut pada saat Pilkades dia tidak diberikan bantuan, walaupun dia sangat layak untuk dibantu.
“Kami meminta kepada warga untuk melaporkannya, karena pemerintah juga wajib menindak lanjuti laporan warga tersebut,” sebutnya.
Diketahui sebelumnya, Bupati Luwu, H. Basmin Mattayang mewanti-wanti para kepala desa agar dalam pendataan Bansos untuk berlaku adil dan tidak berpolitik. Tapi pendataan Bansos benar-benar berdasar ada kondisi ekonomi masyarakat. (jp/as)
