LUWU, SAORAKYAT– Proses rekrutmen tenaga kerja konstruksi di PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) masih menjadi perbincangan di kalangan pencari kerja.
Bahkan aksi protes di wilayah Kecamatan Bua terus dilakukan sejumlah pencari kerja. Termasuk sejumlah masyarakat yang prihatin nasib pekerja lokal yang tida lolos pada seleksi tersebut
Meski aksi protes terus berlangsung beberapa hari belakangan ini, respon dari pemerintah daerah belum terlihat keberpihakan terhadap pencari kerja di BMS. Berbeda perlakuan terhadap rekruitmen tenaga kerja di perusahaan tambang di Latimojong dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja)
Salah satu pelamar, Jaya (28), warga Kecamatan Ponrang, mengaku heran karena berkas lamarannya dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, padahal seluruh persyaratan telah ia penuhi.
“Saya bertanya-tanya kenapa berkas saya tidak lolos, padahal seluruh persyaratan sudah lengkap. Sertifikat dari BLK Luwu juga saya lampirkan, tapi tidak menjadi pertimbangan,” ungkapnya.
Ia menuturkan, dirinya bisa menerima jika dinyatakan tidak lolo. Namun pihak PT BMS seharusnya memberi penjelasan mengenai kekurangan berkas yang menyebabkan ia gagal mengikuti tahap berikutnya.
“Setidaknya perusahaan memberikan jawaban melalui email, berkas apa yang tidak saya penuhi. Kalau seperti ini, kami jadi curiga ada permainan dalam proses seleksi,” ujarnya.
Baca juga: Wali Kota Palopo Disinyalir Melanggar Etika Pemerintahan
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Luwu, Akbar Sunali, mengatakan sebelum proses rekrutmen dimulai, pihaknya sudah menyarankan agar manajemen PT BMS memberikan keterangan kepada pelamar yang tidak lolos seleksi berkas.
“Kami sudah sampaikan agar pelamar yang tidak lolos diberikan penjelasan. Minimal, diberitahu ada kelengkapan berkas yang belum terpenuhi,” katanya
Sementara Wakil Ketua II DPRD Luwu, Andi Mammang, menyayangkan munculnya polemik dalam proses penerimaan tenaga kerja di PT BMS.
Ia menilai, DPRD Luwu perlu segera menyikapi persoalan yang dinilai tidak transparan tersebut.
“Insyaallah kita akan segera sikapi. Tidak boleh investasi yang masuk di Luwu dibiarkan menimbulkan masalah seperti ini,” tuturnya.
Menurutnya, perusahaan yang berinvestasi di Luwu semestinya membawa dampak positif bagi masyarakat. Bukan justru menimbulkan polemik dalam proses perekrutan tenaga kerja.
“Kita akan gelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) jika ada hal yang tidak sesuai,” pungkasnya.
Polemik rekrutmen tenaga kerja PT BMS ini menyita perhatian warga Luwu, terutama mereka yang ikut dalam seleksi.
Sejumlah pelamar mengaku berkasnya lengkap namun tetap tidak lolos. Pemerintah dan DPRD Luwu diminta tidak berdiam diri dan segera mengambil sikap, sebagai bentuk komitmen terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal di Kabupaten Luwu.
Selain itu, pemerintah daerah diminta berlaku adil dalam merespon problem terhadap tenaga kerja pada semua perusahaan yang ada di Luwu.
“Ini juga agak janggal respon pemerintah terhadap rekruitmen atau penerimaan tenaga kerja di tambang emas di banding dengan di BMS. Apa karena di tambang emas ada sesuatu diberikan pemerintah? Sementara di BMS tidak dapat sesuatu sehingga tidak ada kepedulian,” kesal seorang pencari kerja.
Diketahui, pada rekruitmen tenaga kerja di perusahaan tambang Latimojong, Pemda Luwu lebih responsif. Bahkan dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Hingga keberadaan Pokja ini disorot karena seharusnya adalah ruang kerja Dinas Tenaga Kerja. Bukan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. (tim)
