LUWU, SAORAKYAT— Meski Kabupaten Luwu dengan visinya berbasis agribisnis, namun kelangkaan beras mulai terjadi di sejumlah pasar-pasar tradisional.
Pemkab Luwu tak berkutik dengan kebijakan Bulog menampung stock. Meski sudah melakukan pertemuan dengan Bupati Luwu beberapa pekan lalu, tepatnya, Sabtu (5/7/2025)
Bahkan, sejak awal Juli 2025, stok beras non subsidi di beberapa titik dilaporkan menipis.
Kepala Dinas Perdagangan Luwu, Ruslang membenarkan adanya penurunan pasokan beras di pasaran.
Baca juga : Sentra Penggilingan Padi akan Dibangun di Luwu
Ia menyebut, kelangkaan ini terjadi lantaran beras masih ditahan oleh Perum Bulog dan belum didistribusikan ke pedagang.
“Beras langka di pasar gara-gara Bulog menampung, tapi belum menyalurkan ke pedagang,” kata Ruslang, Sabtu (19/7/2025).
Menurutnya, Pemkab Luwu telah menggelar rapat bersama Bulog yang dipimpin langsung Bupati Luwu pada Sabtu (5/7/2025) beberapa pekan lalu untuk membahas permasalahan tersebut.
“Bulog Cabang Palopo tidak berani menyalurkan kalau tidak ada petunjuk dari pusat. Itu alasan mereka,” jelas Ruslang.
Ruslang menambahkan, Dinas Perdagangan hanya bisa mendorong distribusi beras lewat program-program seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah, bekerja sama dengan Bulog.
Penyesuaian Harga
Sementara itu, berdasarkan pantauan di sejumlah ritel modern, harga beras premium tercatat mengalami penurunan sekitar Rp 1.000 per kemasan 5 kilogram dari yang sebelumnya Rp74.500 menjadi Rp73.500.
Penurunan harga ini terjadi setelah aksi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap kasus pengoplosan beras bermerek premium yang diduga tidak sesuai dengan mutu standar.
Baca juga: Pihak Perusahaan Nyepelehin RDP DPRD Luwu
Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) membenarkan adanya penyesuaian harga beras premium di jaringan ritel sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut. Selisih harga yang dipotong akan diklaim oleh ritel kepada pihak produsen.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra Endang S Thohari mengapresiasi, langkah cepat dan tegas Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengungkap praktik kecurangan yang melibatkan dugaan pengoplosan beras premium di ritel modern.
Dia menilai keberhasilan ini berdampak langsung pada stabilisasi harga beras di pasar.
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ( SPHP)
Diketahuinya, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan disingkat SPHP merupakan program pemerintah yang dijalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 55 ayat (1).
Perum BULOG ditugaskan oleh Bapanas untuk melaksanakan program SPHP sesuai dengan Surat Kepala Bapanas Nomor 02/TS.03.03/K/1/2023 perihal Penugasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023.
Baca juga : Menteri PU Dukung Peningkatan Jalan di Toraja
Penyaluran beras dalam rangka SPHP Beras di Tingkat Konsumen dilakukan Perum BULOG baik secara langsung melalui saluran Satgas, maupun tidak langsung melalui Pengecer, Ritel Modern, Distributor/Mitra Perusahaan dan Operasi Pasar bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
Penyaluran beras dalam pelaksanaan SPHP Beras Medium di Tingkat Konsumen tahun 2023 dilakukan di pasar-pasar pencatatan, pasar modern / swalayan dan lokasi-lokasi yang dekat dengan konsumen dengan total beras yang disalurkan sebesar 1.196.728 Ton.
Pada tahun 2024 Perum BULOG kembali ditugaskan pemerintah berdasarkan Surat Kepala Bapanas Nomor 455/TS.02.02/K/12/2023 perihal Penugasan SPHP Beras Tahun Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen tahun 2024 dengan target penyaluran beras sebanyak 1,2 juta ton.(*)
