Bupati Luwu Menyoroti Kinerja Tiga OPD, Dinilai Kurang Proaktif

Luwu, Saorakyat.com–Bupati Luwu, H. Basmin Mattayang menyoroti tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Luwu lantaran dinilai kurang proaktif dalam mengakurasi data kependudukan. Sehingga menjadi suatu masalah bagi penentuan kebijakan terutama pada pemberian bantuan sosial.

“Saya minta instasi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Luwu untuk proaktif serta meningkatkan sinergitas untuk meningkatkan akurasi datanya,” demikian ketegasan orang nomor satu Luwu ini pada Forum Konsultasi Publik terkait penyusunan RKPD tahun 2021 di aula kantor Bappeda, Belopa, Kamis (5/3/),

Menurut H. Bamsin, salah satu yang menjadi perhatian pemerintah saat ini, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberian jaminan sosial tepat sasaran.

Sehingga harapan dia, ada peningkatan akurasi data dari Dinas Dukcapil, Dinas Sosial maupun BPJS. Karena jika terjadi kesalahan data maka akan terjadi pula kesalahan program pada pengambilan kebijakan.

“Jika program salah, maka akan salah pula penggunaan anggaran dan kesalahan seperti ini harus kita hindari,” tandas H. Basmin dihadapan para Kelapa OPD Luwu.

Terkait Forum Konsultasi Publik ini lanjut H. Basmin adalah untuk mempertajam rancangan awal RKPD sesuai dengan kondisi daerah dan harapan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bappeda, Muh. Rudi dalam laporannya mengatakan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD.

“Ini mengacu Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik,” jelasnya (jp/sr)

Baca Juga:

Next Post

Ingin Melambung, Pemuda Malimbu Tewas Ditabrak Panther

Jum Mar 6 , 2020
Luwu, Saorakyat.com–Bupati Luwu, H. Basmin Mattayang menyoroti tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Luwu lantaran dinilai kurang proaktif dalam mengakurasi data kependudukan. Sehingga menjadi suatu masalah bagi penentuan kebijakan terutama pada pemberian bantuan sosial. “Saya minta instasi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial dan Badan Penyelenggara […]