Dana Bansos Corona yang Dikorupsi Mensos Bersumber dari Utang

Menteri Sosial Juliari Batubara. Foto: Kemensos RI

JAKARTA, Saorakyat.com–Menteri Sosial Juliari Batubara kini menyandang status sebagai tersangka KPK. Dugaan penilapan dana bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pandemi COVID-19, membuatnya mesti menyerahkan diri ke KPK pada Minggu dini hari (6/12/20).

Menteri dari PDIP itu diduga menerima suap hingga Rp 17 miliar. Suap itu diduga berasal dari para vendor bansos corona.

Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) mengecam upaya Kemensos menjadikan dana bansos ini sebagai bancakan korupsi. Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan, menilai kasus korupsi ini merugikan masyarakat dua kali lipat.

Selain di tengah kondisi banyaknya masyarakat membutuhkan bansos, kasus ini semakin menjadi beban lantaran sumber pendanaan bansos berasal dari utang.

“Rakyat Indonesia rugi dua kali, bansosnya dikorupsi dan masih harus menanggung utang dalam jangka panjang,” ujar Misbah kepada , Minggu (6/12/20).

“Ini jelas melukai hati rakyat. Di tengah masyarakat miskin Indonesia yang sangat membutuhkan bansos karena tidak bisa bekerja atau di-PHK, ternyata dana bansos dikorupsi, dipakai bancakan,” sambungnya.

Ia menjelaskan, total belanja PEN bidang perlindungan sosial mencapai 203,90 triliun. Pendapatan PEN itu paling besar berasal dari penambahan utang negara.

Baca juga: Potensi Pelanggaran di Masa Tenang: Politik Uang dan Petahana Manfaatkan Kuasa

Misbah menjelaskan, dari total tersebut, sebesar 53 persen atau Rp 107,80 triliun dialokasikan untuk bansos sembako. Dengan upaya penilapan Rp 10 ribu untuk tiap paket senilai Rp 300 ribu, potensi korupsi kasus tersebut menurutnya bisa mencapai Rp 3,59 triliun.

“Jadi kalau satu paket bansos berharga Rp 300 ribu, artinya ada 359,3 juta paket bansos. Kalau tiap paket nilai korupsinya Rp 10 ribu, potensi dana bansos yang bisa dikorupsi bisa hingga Rp 3,59 triliun,” pungkasnya.

Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yustinus Prastowo, membenarkan bahwa instrumen utang termasuk salah satu sumber dana bansos. Sumber lainnya ada dari penerimaan negara lainnya seperti penarikan pajak.

Dari total Rp 695 triliun dana penanganan pandemi COVID-19, Rp 203 triliun digunakan untuk perlindungan sosial.

“Ya itu satu kesatuan. APBN bersumber pada pendapatan negara dan pembiayaan melalui utang,” pungkas Yustinus.
Utang Pemerintah Bulan Oktober Rp 5.877 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi utang pemerintah sampai akhir Oktober 2020 sebesar Rp 5.877,71 triliun. Berdasarkan realisasi tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah sebesar 37,84 persen.

Posisi utang pemerintah pusat pada Oktober tercatat mengalami peningkatan dibandingkan bulan September 2020. Posisi utang pemerintah juga terpantau naik dari Rp 5.756,87 triliun menjadi Rp 5.877,71 triliun pada Oktober 2020.

Mensos Juliari Batubara Diduga Minta Fee Rp 10 Ribu per Paket Bansos Corona

KPK telah menetapkan Mensos Juliari Batubara, sebagai tersangka suap pengadaan bansos corona untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020

Menteri dari PDIP itu menjadi tersangka bersama 4 orang lain. Mereka adalah 2 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bansos COVID-19 Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Lalu, 2 supplier rekanan bansos COVID-19, Ardian I M dan Harry Sidabuke.

Ketua KPK, Firli Bahuri, menyatakan dalam pengadaan bansos corona, Juliari diduga meminta fee Rp 10 ribu per paket sembako senilai Rp 300 ribu.

Ketua KPK, Firli Bahuri

Adapun kasus bermula saat Kemensos memiliki program pengadaan bansos corona berupa paket sembako dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun yang terdiri dari 272 kontrak. Pengadaan bansos tersebut dilakukan dalam 2 tahap.

Dalam proyek tersebut, Juliari menunjuk Matheus dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Pengadaan bansos dilakukan dengan cara penunjukan langsung para rekanan.

“Diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS (Matheus)” ujar Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (6/12/20) dini hari.

“Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS (Matheus) dan AW (Adi) sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos,” lanjut Firli.

Baca juga: KPK Amankan Dokumen dan Barang Elektronik dari Rumah Dinas Istri Edhy Prabowo

Kemudian pada Mei sampai November 2020, Matheus dan Adi diduga membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan pengadaan bansos. Rekanan tersebut di antaranya Ardian, Harry, dan PT Rajawali Parama Indonesia (RPI). Firli menyebut PT RPI diduga milik Matheus.

“Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB (Juliari) dan disetujui oleh AW,” ucap Firli.
Mensos Juliari Batubara Diduga Minta Fee Rp 10 Ribu per Paket Bansos Corona (2)

Pada pelaksanaan paket bansos periode pertama, diduga fee yang diterima dari para rekanan senilai Rp 12 miliar. Dari nominal tersebut, Matheus kemudian menyerahkan Rp 8,2 miliar secara tunai kepada Juliari melalui Adi.

“Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK (Eko) dan SN (Shelvy) selaku orang kepercayaan JPB untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi JPB,” kata Firli.

Sedangkan pada pelaksanaan bansos tahap kedua, terkumpul fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar.
“Diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB,” ucap Firli.

Dengan demikian, total Juliari diduga menerima suap terkait bansos corona senilai Rp 17 miliar.

Atas perbuatan tersebut, Juliari dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun Matheus dan Adi dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sedangkan sebagai pemberi suap, Ardian dan Harry dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(asy/**)

Konten ini dlansir dari kumparan

Next Post

LPSK Siap Lindungi Saksi Korupsi Bansos Corona yang Libatkan Mensos

Ming Des 6 , 2020
Menteri Sosial Juliari Batubara. Foto: Kemensos RI JAKARTA, Saorakyat.com–Menteri Sosial Juliari Batubara kini menyandang status sebagai tersangka KPK. Dugaan penilapan dana bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pandemi COVID-19, membuatnya mesti menyerahkan diri ke KPK pada Minggu dini hari (6/12/20). Menteri dari PDIP itu diduga menerima suap hingga Rp 17 […]
Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company
Visit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed