Dorong Karantina Wilayah, DPR Minta Pemerintah Siapkan Kemungkinan ‘Lockdown”

Jakarta, Saorakyat.com–Ketua DPR RI, Puan Maharani mendorong pemerintah melakukan karantina wilayah sebagai langkah penanganan penyebaran corona viris baru atau Covid-19 agar tak meluas.

Sistem penanggulangan covid19 kata Puan, dengan menerapkan isolasi terbatas dan karantina wilayah, seperti meliburkan sekolah dan menggantinya dengan sistem belajar online.

Baca Juga: Bupati Lutra: ASN Tetap Kerja, Siswa Belajar Daring di Rumah

Baca Juga : Pemkab Luwu Bentuk Satgas Covid-19, Perangkat Daerah Diminta Proaktif

Menurut Puan, dorongan DPR untuk karantina wilayah sudah sesuai dengan amanat undang-undang sebagaimana tercantum dalam UU. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina.

Kemudian lanjutnya, meminta masyarakat membatasi pertemuan-pertemuan yang melibatkan keramaian massa. Menyarankan warga untuk bekerja dari rumah serta bentuk-bentuk aktivitas lain yang mendukung social distancing.

“Karena itu DPR RI meminta pemerintah dan masyarakat disiplin melaksanakan social distancing,” kata Puan dalam keterangan pers, Senin (16/3/20).

Senada anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay menyebutkan, ada tiga jenis karantina yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Mulai dari karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah seperti yang dikatakan Puan.

Selain karantina memurutnya, dalam undang-undang yang sama pilihan lainnya untuk langkah pencegahan ialah dengan pembatasan sosial. Seperti pembatasan kegiatan yang memicu terjadinya perkumpulan orang banyak atau kerumunan.

Sejauh ini menurut Saleh, belum ada satu jenis karantina apapun yang secara resmi diterapkan oleh pemerintah pusat. Pemberlakukan karantina rumah hanya terlihat dari keputusan beberapa pemerintah daerah dengan meliburkan sekolah selama dua pekan.

“Dari keempat alternatif itu, sejauh ini belum ada yang dilakukan secara baku. Kalaupun ada pembatasan sosial di daerah, itu justru lebih pada kebijakan kepala daerah. Ini yang mestinya disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat,” kata Saleh.

Kendati demikian, Saleh meminta agar pemerintah tetap mempersiapkan diri menuju kemungkinan terburuk, yakni karantina wilayah atau lebih dikenal dengan ‘lockdown’ yang telah diterapkan beberapa negara.

“Karantina wilayah ini lebih mirip dengan lockdown di luar negeri. Karantina wilayah memang agak sulit dilaksanakan,” ujar Saleh

Karena itutambahnya, perlu kajian akademis sebelum dilaksanakan. Termasuk memikirkan agar semua kebutuhan pokok warga dapat dipenuhi selama dilaksanakannya karantina.

Selain itu, mobilitas warga juga harus dikontrol. Jika tidak diperlukan, mereka tidak diperkenankan untuk keluar rumah dan meninggalkan area yang dikarantina,” demikian Saleh.(sr/*)

Next Post

Pemkab Lutim Bentuk Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Covid-19

Sel Mar 17 , 2020
Jakarta, Saorakyat.com–Ketua DPR RI, Puan Maharani mendorong pemerintah melakukan karantina wilayah sebagai langkah penanganan penyebaran corona viris baru atau Covid-19 agar tak meluas. Sistem penanggulangan covid19 kata Puan, dengan menerapkan isolasi terbatas dan karantina wilayah, seperti meliburkan sekolah dan menggantinya dengan sistem belajar online. Baca Juga: Bupati Lutra: ASN Tetap […]