Luwu, Saorakyat.com – Tim Anggaran Pemkab Luwu, kembali melakukan ekspose terkait Pinjaman Daerah sebesar Rp 187 Miliar di ruang Musyawarah Kantor DPRD Kabupaten Luwu, Senin (17/2).
Meski rapat itu berlangsung dari sore hari hingga malam, belum juga menemui titik terang. Eksekutif dihujani pikiran kritis dari sejumlah legislator. Sejumlah wakil rakyat bersikukuh agar rencana pinjaman ke pihak lembaga keuangan persero sebesar Rp 187 Miliar itu dicermati secara baik.
Selain dinilai beban keuangan daerah, juga pertimbangan pemanfaatan dari pinjaman itu kurang tepat. Sebab, pinjaman itu tidak bernilai pada pembangunan investasi untuk daerah.
Rapat ekspose pinjaman daerah ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali, Wakil Ketua II DPRD Luwu, Zulkifli ST.M.Si. Dihadiri pihak Tim Anggaran (Timgar) Pemkab Luwu, diantaranya Sekda, Ridwan Tumbalolo, Kepala Bappeda, Muh Rudi, Sekretaris Bapenda, Subhan, Sekretaris Perkim, Sofyan Thamrin, beserta Anggota DPRD Luwu.
Rusli Sunali mengatakan, ekspose rencana pinjaman daerah pada Senin malam tidak untuk mengambil sebuah keputusan, karena lembaga legislatif akan menggelar forum tersendiri untuk itu.
“Saat ekspose pinjaman daerah pada Senin malam hanya dihadiri beberapa anggota DPRD Luwu. Masih ada fraksi yang tidak hadir, sehingga untuk menyikapi rencana ekspose ini kita akan meminta pendapat anggota DPRD Luwu melalui fraksi-fraksi yang ada di parlemen DPRD Luwu, ” ujar Rusli Sunali.
Rusli Sunali juga mengatakan, dalam ekspose pinjaman daerah ini, ada beberapa opsi masukan dari lembaga legislatif Luwu. Diantaranya, satunya ada masukan bahwa eksekutif diharapkan merevisi permintaan pinjaman sehingga tidak mencapai Rp 187, 6 miliar dengan pertimbangan tidak membebani APBD Luwu
”Ada wacana yang berkembang dalam forum ekspose, permintaan pengurangan pinjaman daerah sebesar Rp 75 miliar, sehingga menjadi Rp 112 miliar lebih saja. Tetapi ini baru wacana,” kata Rusli Sunali.
Sementara, legislator fraksi PAN DPRD Luwu Wahyu Napeng mengatakan, dirinya secara tegas menolak untuk menyetujui pinjaman daerah yang direncanakan Pemkab Luwu. Karena sangat jelas akan membebani masyarakat. Salah satunya sejumlah retribusi akan dinaikkan.
”Kalau pinjaman daerah ini terjadi kondisi APBD akan terbebani dengan pembayaran bunga dan pokok utang. Bagaimana mungkin kita mau membangun jika hanya Rp.39 M yang akan dikelolah nantinya untuk pembangunan fisik,” cetusnya
Kemudian kata Wahyu, untuk pengembalian pinjaman ini PAD akan digenjot. Maka dipastikan untuk pembayaran pajak dan retribusi akan dinaikkan.
“Jatuh-jatuhnya masyarakat yang disusahkan. Saya tetap menolak rencana pinjaman,” tegas, Wahyu Napeng.
Sejalan dengan itu, legislator Fraksi Nasdem DPRD Luwu, H Basaruddin, mengatakan terkait rencana pinjaman dari lembaga swasta ini, sangat ringan dengan bunga sebesar Rp 25 miliar.
Tetapi yang menjadi masalah, lanjutnya adalah meminjam untuk kepentingan pemerintah yang pengembaliannya menggunakan uang rakyat.
Hal yang perlu dipertimbangkan menurut Basaruddin, rencana pinjaman daerah ini sama sekali tidak menghasilkan penerimaan langsung untuk PAD Luwu. Dilain sisi, Luwu akan menghadapi perhelatan besar di tahun 2024, sehingga hanya bisa membayar dalam jangka waktu tiga tahun saja.
“Saya minta eksekutif memikirkan keseimbangan fiskal ekonomi Luwu, jangan sampai chaos. Kami minta eksekutif berhitung cermat. Belum lagi daerah Luwu ini rentan bencana alam, yang akan membutuhkan anggaran penanggulangan bencana,” kata Basaruddin berdiplomasi.
Legislator Fraksi PAN DPRD Luwu, H Lahmuddin SH, MH mengatakan, eksekutif perlu mempertimbangkan untuk meminjam uang sebanyak itu mengingat kemampuan APBD Luwu untuk hari ini dan kedepan.
APBD Luwu, kata pensiunan birokasi Pemkab Luwu ini, terbebani dengan beberapa kebutuhan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Diataranya kebutuhan pendidikan gratis, kebutuhan kesehatan gratis–dalam hal ini membayar BPJS, kemudian membayar gaji dan honor pegawai dan kepala desa. (tim)
