Krisis Ekonomi, IMF Ingatkan Utang Pemerintah akan Terus Meningkat

Ilustrasi IMF. Foto: Getty Images

Saorakyat.com–International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksi ekonomi dunia tahun ini akan mengalami krisis yang sangat dalam. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan terkontraksi atau minus 4,9 persen.

Kepala Ekonom IMF, Gita Gopinath, mengatakan kerugian dunia akibat pandemi virus corona mencapai USD 12 triliun. Pemerintah juga perlu melakukan langkah-langkah untuk melindungi perekonomian, mulai dari pengeluaran tambahan hingga pinjaman.

Sebagai konsekuensinya, utang publik atau utang luar negeri akan terus meningkat. Bahkan rasio utang publik global diperkirakan mencapai 101 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun ini.

Baca Juga: Komisi III Minta Kapolri Usut Dalang Aksi Provokatif Bakar Bendera PDIP

“Krisis ini juga akan menghasilkan tantangan jangka menengah. Utang publik diproyeksikan tahun ini mencapai tingkat tertinggi yang pernah ada, bahkan melewati puncak Perang Dunia II, baik di negara maju maupun berkembang,” kata Gopinath dalam keterangannya, Jumat (26/6/20) melansir Kumparan Bisnis

Menurut dia, kenaikan utang itu karena saat ini seluruh negara fokus untuk pencegahan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi virus corona.

Namun Gopinath menjelaskan, pemerintah perlu melakukan konsolidasi kebijakan fiskal dalam jangka menengah demi mengurangi belanja. Contohnya, memperluas basis pajak dan meminimalkan penghindaran pajak.

Baca Juga: Fahri Hamzah Sebut Pemerintah Terlihat Sibuk, Tapi Jalan di Tempat

“Jadi negara-negara akan membutuhkan kerangka kerja fiskal yang kuat untuk konsolidasi jangka menengah, dengan mengurangi pengeluaran yang boros, memperluas basis pajak, meminimalkan penghindaran pajak, dan progresivitas perpajakan yang lebih besar di beberapa negara,” jelasnya.

Di Indonesia, total Utang Luar Negeri (ULN) per April 2020 mencapai USD 400,19 miliar atau sekitar Rp 5.655,8 triliun (kurs Rp 14.133 per dolar AS). ULN tersebut tumbuh 2,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun rasio ULN tersebut mencapai 36,5 persen terhadap PDB. Secara rinci, ULN publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD 192,43 miliar, naik 1,4 persen. Adapun ULN pemerintah mencapai USD 189,71 miliar atau naik 1,6 persen (yoy), sedangkan ULN bank sentral hanya USD 2,72 miliar atau turun 10,23 persen.

Baca Juga: Pejabatnya Jadi Tersangka, OJK Respon Positif

Sementara ULN swasta, termasuk BUMN, mencapai USD 207,76 miliar. Angka ini meningkat 4,2 persen yang sebesar USD 199,31 miliar, namun melambat jika dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 4,7 persen.

Sebelumnya IMF memproyeksi ekonomi global tahun ini akan mengalami kontraksi alias minus hingga 4,9 persen.

Negara maju maupun berkembang juga diproyeksi mengalami pertumbuhan yang negatif. Perekonomian negara maju bahkan diperkirakan minus 8 persen dan negara berkembang minus 3 persen.

Untuk negara berkembang, hanya China yang perekonomiannya diperkirakan masih positif sebesar 1 persen di tahun ini. Untuk ASEAN-5, yang merupakan gabungan dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, diperkirakan minus hingga 2 persen.
“Ini benar-benar krisis global, hampir 95 persen negara diproyeksikan menghadapi pertumbuhan pendapatan per kapita negatif pada 2020,” kata Georgieve dalam keterangannya, Kamis (25/6).

IMF memproyeksikan pemulihan ekonomi mulai terlihat di 2021, dengan proyeksi pertumbuhan global kembali positif mencapai 5,4 persen. Begitu juga dengan negara maju yang diperkirakan tumbuh 4,8 persen dan negara berkembang tumbuh 5,9 persen.(as)

Next Post

Banjir di Luwu, Pemerintah Perlu Serius Atasi Kapitalisasi Kawasan Hutan

Jum Jun 26 , 2020
Ilustrasi IMF. Foto: Getty Images Saorakyat.com–International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksi ekonomi dunia tahun ini akan mengalami krisis yang sangat dalam. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan terkontraksi atau minus 4,9 persen. Kepala Ekonom IMF, Gita Gopinath, mengatakan kerugian dunia akibat pandemi virus corona mencapai USD 12 triliun. Pemerintah […]