Mendagri Tito Karnavian. Foto: Dok. Kapuspen Kemendagri
JAKARTA, Saorakyat.com —Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai Pilkada di saat pandemi corona justru mendorong kontestasi lebih positif. Terutama bagi calon petahana karena kinerja dia dalam mengatasi virus corona akan dipertaruhkan.
“Kepala daerahnya tidak efektif menangani Covid-19, ya jangan dipilih lagi. Karena rakyat membutuhkan kepala daerah yang efektif, bisa menangani persoalan Covid-19 di daerah masing-masing berikut dampak sosial ekonominya,” ujar Tito di Jakarta, Senin (22/6/20) melansir Kumparan.com
Menurut Tito, pertimbangan ini juga dilakukan oleh negara lain yang menyelenggarakan pemilu. Isu penanganan virus corona serta membangkitkan kembali ekonomi saat ini menjadi tolok ukur penilaian, apakah calon kepala daerah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ini.
Baca Juga: Otoritas Bandara Wilayah V Makassar Sidak Bandara Toraja
“Ini yang terjadi seperti di Korea, demikian juga di Amerika. Isu Covid-19 yang juga melakukan pemilu di sana. Isu penanganan Covid-19, efektif atau tidaknya pemerintah, kepala daerah, dan dampak sosial ekonominya menjadi isu sentral,” jelas Tito.
Tak hanya isu primordial, Tito juga berharap isu penanganan Covid-19 bisa memancing inovasi-inovasi lebih banyak dari para calon kepala daerah. Sehingga, pemilih akan memiliki perbandingan yang jelas terkait kualitas masing-masing calon.
“Kepala daerah akan sangat bersungguh-sungguh, apalagi yang akan running (maju) lagi. Kenapa? Kalau daerahnya merah, apalagi ada korban meninggal dunia itu akan menjadi amunisi bagi kontestan lain yang nonpetahana. Non incumbent,” ucap Tito.
“Non incumbent kan pasti dalam kontestasi ini, kepala daerah berusaha menunjukkan prestasinya sampai dengan Desember bahwa dia mampu menekan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Tito berharap kepala daerah yang terpilih nantinya harus membawa solusi terbaik bagi warganya agar segera memulihkan kondisi ekonomi hingga sosial.
“Mari kita bersama-sama angkat masalah, upaya efektivitas penanganan Covid-19 oleh kepala daerah, dan dampak sosial ekonominya jadi isu sentral dalam Pilkada. Sehingga yang terjadi bukan penyebaran, tapi yang terjadi adalah penekanan angka penularan,” tandasnya.(as)
