Pemda Lutra Bentuk Satgas Operasi Premanisme

LUTRA, SAORAKYAT– Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lutra) membentuk Satuan Tugas (Satgas) terpadu operasi penanganan premanisme dan organisasi kemasyarakatan bermasalah di ruang rapat Command Centre Bupati, Senin (7/7/2025).

Pembentukan Satgas terpadu ini, guna menciptakan situasi daerah yang aman, nyaman dan kondusif. Terutama dalam mendukung masuknya investasi nasional dan internasional.

Dalam struktur Satgas anti premanisme ini, Kasat Reskrim Polres Lutra ditunjuk sebagai ketua. Wakil Ketua dari Satpol PP dan sekretaris dari Badan Kesbangpol. Sementara anggotanya terdiri dari unsur TNI, Polri, OPD teknis, hingga perwakilan lembaga intelijen daerah.

“Kita bentuk satgas ini agar di lingkup birokrasi tidak ada masalah, di lingkup sosial masyarakat juga tidak ada masalah. Kita ingin orang merasa nyaman untuk berusaha di sini,” ujar Bupati Lutra, Andi Rahim dalam keterangannya.

Menurutnya, salah satu peran pemerintah daerah adalah menciptakan iklim investasi yang sehat.

“Keberhasilan suatu daerah menarik minat investor bergantung pada dua hal, birokrasi yang bersih dan masyarakat yang tertib,” jelasnya.

BACA : Izin Tambang Diduga Palsu Terkuak

Olehnya itu kata dia, Satgas dibentuk agar di lingkup birokrasi tidak ada masalah. Di lingkup sosial masyarakat juga tidak ada masalah.

“Kita ingin orang merasa nyaman untuk berusaha di sini,” ujar Andi Rahim.

Dia mengatakan, premanisme dan ormas bermasalah dapat menjadi penghalang serius bagi pertumbuhan investasi.

“Siapa pun yang ingin hidup normal, kita siapkan ruangnya. Tapi kalau tetap memilih mengganggu ketertiban, Satgas ini yang akan turun,” katanya.

Lebih lanjut, Andi Rahim menyampaikan, investasi yang akan masuk ke Lutra bukan hanya menyasar sektor industri. Tetapi juga pertanian dan peternakan.

“Saya minta ada SOP yang jelas, hasil kerja lapangan dilaporkan dan bisa dijadikan contoh untuk kasus-kasus serupa ke depan,” ujar Andi Rahim.

Ia menyinggung rencana pembangunan pusat pembibitan dan penggemukan sapi di atas lahan seluas 20.000 meter persegi, yang diharapkan menjadi bagian dari solusi ketergantungan nasional terhadap impor daging.

“Proyek ini bukan sekadar proyek daerah, ini kebutuhan nasional. Kita harus bisa menjadi pemasok daging dan hasil pertanian lainnya. Kalau kita tidak bergerak, daerah lain yang akan ambil peran,” tegasnya.

Bupati juga menyebut rencana pembangunan infrastruktur penting lainnya seperti jalan Seko–Sigi Sulteng yang akan dibahas bersama Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, serta pengembangan kawasan pertanian dan industri di wilayah timur Sulawesi.

“Kita tidak bisa terus berharap dari APBD, kita butuh investor. Tapi tugas kita pastikan mereka merasa aman dan yakin bahwa Lutra layak jadi tempat berinvestasi,” tutup Andi Rahim (*)