Pemerintah Pusat Tidak Pernah Menolak PSBB di Daerah, Begini Faktanya

JAKARTA, Saorakyat.com— Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menegaskan, tidak ada upaya Pemerintah Pusat untuk menghambat atau menolak permintaan Pemerintah Daerah dalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Tidak ada pusat yang menghambat,” kata Doni Monardo dalam wawancara bersama media daring Kumparan melalui virtual dari Graha BNPB, Jakarta, Minggu (19/4/20).

Doni juga menegaskan, menghambat pemberlakuan PSBB berarti membahayakan keselamatan orang lain. Hal itu melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018.

“Pasal 93 UU No 6 tahun 2018 sudah jelas, bahwa mereka yg membahayakan keselamatan orang lain bisa mendapatkan pidana,” tegas Doni.

Baca Juga:

Doni memaparkan, rumor yang beredar mengenai Pemerintah Pusat menolak atau menghambat PSBB di daerah tersebut, hanya disalah artikan oleh berbagai pihak.

Pemerintah Pusat kata Doni, melihat ada beberapa daerah yang meminta pemberlakuan PSBB di wilayahnya. Namun persyaratan administrasi belum dipenuhi dengan baik.

Hal itulah lanjutnya, kemudian menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat untuk meminta pemerintah daerah agar melengkapi rekomendasi persyaratan PSBB sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020.

“Ada persyaratan adminsitrasi yg belum dipenuhi, bukan ditolak. Kami kembalikan agar dipenuhi terlebih dahulu,” jelas Doni.

Salah satu persyaratan yang belum dipenuhi oleh daerah tersebut misalnya, soal anggaran daerah yang belum cukup untuk memberlakukan PSBB di wilayahnya.

“Kami pernah melihat suatu daerah ketika mengajukan PSBB, namun alokasi anggaran kurang,” jelas Doni.

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat sebelumnya telah memberikan arahan kepada setiap Pemerintah Daerah agar merealokasi anggaran di daerah untuk penanganan Covid-19. Hal itu sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Pusat sesuai arahan Presidan Joko Widodo.(rd/as/*)

Next Post

Ada 3.727 Pelaku Perjalanan Tanpa Gejala Masuk Lutra Potensi Jadi Kurir Covid-19

Sen Apr 20 , 2020
JAKARTA, Saorakyat.com – Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang sekaligus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menegaskan, tidak ada upaya Pemerintah Pusat untuk menghambat atau menolak permintaan Pemerintah Daerah dalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Tidak ada pusat yang menghambat,” kata Doni Monardo dalam wawancara bersama […]