SULSEL, SAORAKYAT–Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 24 kabupaten dan kota sepanjang Agustus 2025.
Kegiatan tersebut, menunjukan komitmen Pemprov Sulsel dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi warganya.
Melalui Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang), Pemprov Sulsel berkolaborasi dengan Perum Bulog Wilayah Sulsel dan Sulbar untuk menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak.
Program ini akan berlangsung di seluruh 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sepanjang bulan Agustus 2025.
Inisiatif strategis ini bertujuan utama untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga pangan pokok di tengah dinamika pasar yang seringkali berfluktuasi.
Baca juga : Terobosan Gemilang, Unhas Akan Hadir di Lutra
Pasar murah diharapkan dapat menjadi intervensi efektif yang melindungi daya beli masyarakat.
Selain itu, program ini juga berperan penting dalam menahan potensi gejolak harga komoditas esensial.
Pelaksanaan gerakan pangan murah telah dimulai di Makassar pada 1-2 Agustus di halaman TVRI Sulsel.
Setelah itu, kegiatan akan berlanjut ke 13 kecamatan di Makassar mulai tanggal 6 hingga 28 Agustus 2025.
Sinergi multipihak menjadi kunci keberhasilan program pangan murah berskala besar ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, M. Ilyas, menjelaskan, gerakan ini merupakan upaya konkret pemerintah daerah. Tujuannya adalah memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau.
Baca juga : Optimalkan Layanan Kelistrikan, Bupati Lutim Temui PLN Sulselrabar
Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, Bulog, dan pelaku usaha pangan menjadi elemen krusial dalam mencapai target tersebut.
Wakil Pimpinan Wilayah (Wapimwil) Bulog Sulsel-Sulbar, Suarsi, menegaskan peran vital Bulog dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Bulog secara aktif melakukan intervensi pasar, khususnya dalam penyediaan dan distribusi komoditas utama. Intervensi ini dilakukan untuk menahan gejolak harga yang berpotensi membebani masyarakat luas.
Dalam pelaksanaannya, Bulog menyalurkan berbagai komoditas pangan strategis di bawah harga pasar ke titik-titik gerakan pangan murah.
Komoditas yang tersedia meliputi: Beras SPHP, Minyak goreng, Gula pasir, Telur ayam, Cabai, Bawang, Sayuran segar, Produk olahan lainnya
Baca juga : Prabowo Perintahkan Tindak Tegas Pelanggaran Standar Beras
Layanan pangan murah dirancang secara sistematis untuk memudahkan masyarakat. Prosesnya meliputi pengambilan nomor antrean, pengisian daftar belanja, pembayaran, hingga pengambilan barang. Hal ini memastikan kelancaran dan efisiensi dalam setiap transaksi.
Komitmen Pemprov Sulsel dalam menjamin ketersediaan pangan telah terbukti dengan capaian signifikan pada tahun 2024.
Sepanjang tahun tersebut, Pemprov Sulsel telah menggelar hampir 600 titik gerakan pangan murah di berbagai daerah. Angka ini menunjukkan skala intervensi yang luas dan konsisten dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
Pelaksanaan gerakan pangan murah melibatkan berbagai pihak yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Selain itu, kelompok wanita tani, pelaku UMKM pangan, distributor lokal, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait turut serta.
Baca juga : Tekan Inflasi, Bupati Luwu Gelar Pasar Murah
Kolaborasi multipihak ini mencerminkan pendekatan komprehensif dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Terutama menjelang momentum penting seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.
Sinergi yang kuat antar instansi dan elemen masyarakat ini menjadi pilar utama keberhasilan gerakan pangan murah.
Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyediaan pangan murah.
Lebih dari itu, gerakan pangan murah juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.
Sepanjang tahun tersebut, Pemprov Sulsel telah menggelar hampir 600 titik Gerakan pangan murah di berbagai daerah.
Angka ini menunjukkan skala intervensi yang luas dan konsisten dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
Pelaksanaan pangan murah melibatkan berbagai pihak yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Selain itu, kelompok wanita tani, pelaku UMKM pangan, distributor lokal, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait turut serta.
Kolaborasi multipihak ini mencerminkan pendekatan komprehensif dalam upaya pengendalian inflasi daerah, terutama menjelang momentum penting seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.
Sinergi yang kuat antar instansi dan elemen masyarakat ini menjadi pilar utama keberhasilan gerakan pangan murah.
Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyediaan pangan murah. Lebih dari itu,
Gerakan pangan murah juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.(*)
