LUWU, SAORAKYAT— Kehadiran Pokja (Kelompok Kerja) bentukan Pemda Luwu terus menuai sorotan dari berbagai kalangan. Pemda Luwu dinilai cawe-cawe dan potensi menjadi calo tenaga kerja.
Bentukan Pokja Pemda Luwu kerjasama dengan perusahaan tambang yang mengeruk isi bumi Latimojong itu dinilai tidak tepat. Sebab sejatinya ada leading sektor yang mengurusi tenaga kerja. Bukan Pokja dengan mengisi orang-orang yang dinilai dekat dengan ‘kekuasaan’.
Anggota DPRD Sulsel, Hj Asni misalnya, menilai bentukan Pokja itu kurang tepat. Karena sejatinya itu diurusi Dinas Tenaga Kerja.
“Kurang tepat menurut saya, karena ini soal tenaga kerja. Jadi mestinya ke leading sektor mengurusi tenaga kerja saja, ” kata Hj, Asni yang ditemui baru-baru ini di Luwu.
Sementara itu, Bupati Luwu, H. Patahudding pada kunjungannya di Desa Bone Posi memastikan kehadiran Pokja memastikan distribusi tenaga kerja secara adil dan transparan.
Sehingga kata dia, tidak ada desa yang terlalu dominan maupun tertinggal dalam rekruitmen. Juga, Pokja diharap sebagai percepatan investasi dalam mengawal proses rekruitmen.
Baca juga : Anggota DPRD Sulsel Sorot Irigasi Diduga Menyalahi Bestek
“Dengan cara ini, masyarakat mendapat kepastian, perusahaan
bisa bekerja dengan tenang, dan manfaat pembangunan bisa lebih cepat dirasakan,” sebutnya.
Direktur MDA Tammam Jannata, menyampaikan komitmen perusahaan untuk mendukung penuh arahan pemerintah daerah.
“Kami sepakat bahwa manfaat proyek ini harus dirasakan secara merata.
Kehadiran kami tentunya untuk kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya. (*)
