SAORAKYAT–Presiden Prabowo Subianto menyoroti para pengusaha beras nakal yang berspekulasi harga beras. Mereka menempelkan beras kualitas biasa dengan label beras premium.
“Dapat laporan lagi, harga Rp 6.500 sudah, Pak. Tapi jualnya, permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium dijual Rp 5.000, dijual atas harga eceran,” kata Prabowo dalam peluncuran Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).
Menurut Presiden Prabowo, ini sebagai bentuk penipuan. Olehnya ia meminta ke Jaksa Agung dan Kapolri mengusut praktik-praktik tersebut.
“Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung Kapolri usut dan tindak, ini pidana,” tegas Prabowo.
Baca juga: Hari Ini, Prabowo Lounching Koperasi Merah Putih
Prabowo geram, sebab dari praktik ini, menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 100 T tiap tahun.
“Saya dapat laporan kerugian yang dialami bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, adalah Rp 100 T tiap tahun. Menkeu, kita setengah mati cari uang, pajak inilah, bea cukai inilah. Ini Rp 100 T kita rugi tiap tahun dinikmati 4-5 pelaku usaha,” jelas dia.
Ia menjelaskan, soal beras dan padi ini semua diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Yang pada intinya menyebut setiap usaha terkait hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
“Untuk memegang teguh UUD dan menjalankan perundangan yang berlaku, saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung, usut dan tindak. Kalau mereka kembalikan Rp 100 T oke, kalau enggak kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu,” tegasnya.
Baca juga: Jaringan Irigasi di Sulsel Memprihatinkan
Diketahui sebelumnya, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman ungkap sejumlah pengusaha yang bandel.
Para pengusaha tersebut diduga mengoplos beras biasa menjadi premium. Hingga kasus ini diusut Polri.
Dari hasil uji lab tersebut, Amran mengatakan 85 persen beras premium tidak sesuai mutunya.
“Kemudian ini 85% yang tidak sesuai standar. Ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah tetapi dijual harga premium. Beras curah tetapi dijual harga medium,” urainya
Sebelumnya, dalam rapat yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyoroti kasus beras premium dioplos dengan beras berkualitas rendah. (*)
