Alasan KPK Tetapkan Pasal Pemerasan Wamenaker Hukrim|22 Agustus 2025oleh redaksi JAKARTA, SAORAKYAT—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan penerapan pasal pemerasan yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan
