Menteri Raja Juli Antoni meninjau beberapa lokasi dan fasilitas pendukung kegiatan penambangan PT Vale. Foto:-ist/net-
LUTIM, SAORAKYAT– Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Menhut RI), Raja Juli Antoni, kunjungan kerja ke wilayah operasional PT Vale di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur (Lutim) Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat, (13/6/2025)
Dengan demikian, sebuah tanda tanya
seberapa besar urgensi kunjungan kerja Menteri Raja Juli Antoni ke wilayah itu. Apakah meninjau dampak kerusakan alam seperti di Raja Ampat yang lagi ramai dibicarakan akibat tambang nikel?
Meskipun begitu, sejumlah media lokal merilis kunjungan Menteri Raja Juli Antoni menjadi momentum penting yang menegaskan pengakuan atas komitmen keberlanjutan yang dijalankan perusahaan. Sekaligus mendengar beberapa catatan khusus bagi Pemkab Lutim kondisi kawasan hutan di wilayah tersebut.
Dalam kunjungannya, Menteri Raja Juli meninjau beberapa lokasi dan fasilitas pendukung kegiatan penambangan PT Vale. Termasuk arboretum Himalaya yang merupakan salah satu lokasi konservasi beberapa spesies tanaman lokal dan endemik serta fasilitas nursery modern di Taman keanekaragaman hayati Sawerigading Wallacea.
Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasinya atas pendekatan PT Vale dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi, konservasi lingkungan, dan kesejahteraan sosial.
“Pembangunan tidak boleh berhenti. Namun hutan juga tak boleh punah. Kita harus menyeimbangkan keduanya. PT Vale menunjukkan bahwa industri dapat bergerak maju tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem,” kata Raja Juli
Dia juga secara khusus mengapresiasi keberhasilan restorasi Hutan Himalaya serta kehadiran Taman Kehati sebagai bentuk nyata dari reklamasi yang berdampak.
“Sebagai salah satu perusahaan pertambangan yang melakukan pertambangan secara berkelanjutan, saya ingin membuktikan dan hal ini langsung saya saksikan bagaimana proses pertambangan mereka yang memang sangat sesuai aturan,” sebut
pria kelahiran Pekanbaru ini.
Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, lebih jauh menjelaskan terkait pengamatan langsung di wilayah tambang itu. Ia menilai sumber energi dari air, kemudian kaidah-kaidah lingkungan hidup dipenuhi dan dalam konteks kehutanan sebagai perusahaan yang diberikan IPKKH.
Kemudian kata dia, mereka dapat mereklamasi dengan baik dan penanaman pohon. Bahkan terlihat ada yang dari tahun 2025, sudah hampir sama dengan hutan alam.
Raja Juli Antoni mengakui, hal ini yang menandakan sebenarnya antara pembangunan dengan lingkungan bisa sejalan, antara ekonomi dan ekologi bisa berjalan kalau regulator bisa memastikan dan mengenforce untuk menegakkan aturan dengam baik, tidak kongkalikong, tidak negosiasi, dan pihak swasta juga memiliki komitmen tinggi untuk memberikan yang terbaik untuk alam.
“Pulang dari sini saya akan duduk bareng dengan Ibu Dirjen, nanti kita formulasikan best practice apa yang bisa kita pelajari dari sini, lesson learn dari sini, nanti kita akan buat sebuah aturan baru, juknis baru yang kemudian bisa kita enforce dan pindahkan, gakkum, kita akan kumpulkan pengusaha pertambangan, kita akan membuka ruang untuk memberikan ippkh yang diikuti dengan tanggung jawab maksimal untuk keberlanjutan alam kita untuk anak cucu,” beber mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang RI ( 2022-2024) ini.
Raja Juli mempertegas, kunjungan ini semakin mempererat sinergi antara pemerintah dan PT Vale dalam mendukung agenda prioritas nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat hilirisasi industri yang ramah lingkungan, ketahanan ekonomi nasional, serta pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang.
PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), bagian dari grup Mining Industry Indonesia (MIND ID) mengklaim sekaligus menegaskan kembali perannya sebagai pelopor dalam transformasi industri pertambangan nasional menuju model yang lebih hijau, transparan, dan berkeadilan.
Selama lebih dari lima dekade, PT Vale telah membangun fondasi yang kuat dalam menerapkan prinsip Good Mining Practices secara konsisten.
PT Vale mengakui hadir sebagai mitra strategis pemerintah yang mampu menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan secara nyata. Di tengah upaya nasional menuju transisi energi bersih, pelestarian hutan tropis, dan tata kelola industri yang akuntabel.
“Kami memahami bahwa mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan bukanlah tugas yang sederhana. Namun kami percaya, ini adalah tanggung jawab yang tak bisa ditunda. Kami tidak mengklaim telah sempurna, namun kami terus berupaya belajar, berbenah, dan melangkah maju agar kehadiran kami memberikan nilai nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan negara,” ujar Plt. Presiden Direktur PT Vale, Bernardus Irmanto dalam rilisnya kepada media.
Komitmen tersebut kata dia, diwujudkan melalui sejumlah aksi nyata. Antaralain, rehabilitasi area di dalam dan di luar wilayah konsesi yang mencapai luasan tiga kali lipat area yang telah di buka PT Vale untuk kegiatan pertambangan.
Dalam laporannya di depan menteri, hingga akhir 2024, 3.791 Ha dalam konsesi dan 17.264 Ha di luar konsesi telah ditanam masing-masing lebih dari 5 juta dan 12 juta pohon yang tersebar di 32 kabupaten pada 5 provinsi. Lebih dari 40% pohon yang ditanam adalah pohon lokal dan endemik termasuk 80 ribu pohon ebony di area Lutim.
Dia melanjutkan, praktek reklamasi paska tambang secara progresif untuk meminimalkan luasan bukaan dan mengurangi resiko erosi dan sedimentasi. Lebih dari 60% lahan yang dibuka untuk pertambangan telah direklamasi.
Dalam pelaksanaan reklamasi lanjutnya, PT Vale menggunakan pendekatan ekosistemik, termasuk melakukan konservasi spesies tanaman untuk menjaga keanekaragaman hayati baik di lokasi tambang maupun di luar lokasi tambang. Kegiatan reklamasi ini didukung dengan adanya fasilitas Nursery modern dengan kapasitas produksi 700 ribu bibit per tahun.
Selain itu, PT Vale juga membangun Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Sawerigading Wallacea sebagai pusat pelestarian biodiversitas lokal. Pemanfaatan 100% energi bersih dari PLTA untuk proses peleburan di pabrik pengolahan nikel, yang berkontribusi menghindari emisi karbon sekitar ±1 juta ton CO₂ setiap tahunnya.
“Kami meyakini keberhasilan industri tambang Indonesia di masa depan tidak hanya akan diukur dari seberapa besar kapasitas produksinya, namun juga dari sejauh mana kontribusinya dalam menjaga bumi, melindungi hutan, dan menyejahterakan masyarakat. Di situlah kami ingin terus mengambil peran,” jelas Bernardus.
Sementara Bupati Lutim, Irwan menyampaikan harapan besar agar kawasan-kawasan hutan tertentu di Lutim bisa diusulkan menjadi kawasan perhutanan sosial
“Ada beberapa hal yang menjadi konsen kami di Lutim ini, salah satunya adalah pemanfaatan kawasan hutan yang kami nilai bisa berproduksi. Kami ingin agar sebagian kawasan ini bisa menjadi kawasan perhutanan sosial,” sebutnya di hadapan Menteri Kehutanan
Dengan demikian, kata dia dapat dimanfaatkan masyarakat dalam aktivitas produksi, terutama terkait program ketahanan pangan dari Bapak Presiden Prabowo.
Irwan menyebutkan beberapa daerah di Lutim yang diusulkan masuk dalam skema perhutanan sosial, seperti Mahalona, Parumpanai, dan beberapa titik lainnya di kecamatan berbeda.
“Total luasnya kurang lebih sekitar 50 hektare. Kami usulkan secara bertahap sesuai kelayakan lokasi,” ujar Irwan seraya mengucap Alhamdulillah atas respon positif dari Menteri Raja Juli. (*)
