LUTIM, SAORAKYAT— Wakil Bupati Luwu Timur (Lutim), Hj Puspawati Husler menghadiri Musyawarah Nasional I Asosiasi Wakil Kepala Daerah (Munas Pertama Aswakada) se Indonesia yang digelar di Hotel New Saphir, Yogyakarta, (2-4 Juli 2025)
Kegiatan ini menjadi transformasi resmi Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) menjadi Asosiasi Wakil Kepala Daerah (Aswakada) se Indonesia.
Mengusung tema “Memperkuat Peran Wakil Kepala Daerah sebagai Pilar Kepemimpinan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045”.
Tema itu, wujud refleksi semangat kolaborasi, dan penguatan relasi daerah dengan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional.
Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, saat membuka kegiatan menekankan pentingnya kolaborasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyukseskan program pembangunan nasional di tingkat daerah.
Dia juga menggaris bawahi, wakil kepala daerah memiliki posisi strategis dalam memastikan kesinambungan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kegiatan ini memiliki nilai strategis dan sangat penting. Karena ini merupakan wujud nyata dan komitmen peran wakil kepala daerah dalam menjaga stabilitas pemerintahan, menjembatani koordinasi lintas perangkat daerah serta memastikan program keberlanjutan pembangunan nasional dan daerah” ujarnya.
Hj. Puspawati menegaskan kehadirannya di Munas I Aswakada ini sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Lutim dalam memperkuat eksistensinya selaku mitra strategis kepala daerah dalam menyukseskan program-program strategis pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional.
“Munas Aswakada ini menjadi ruang refleksi dan konsolidasi bersama agar tercipta sinergi lintas daerah demi kemajuan Indonesia,” ujar Puspawati.
Sejumlah Agenda Munas I Aswakada telah dipersiapkan diantaranya, pembahasan legalitas organisasi, deklarasi penetapan ketua umum Aswakada periode 2025-2029, dan penyusunan program kerja nasional.
Munas ini dihadiri oleh 289 Wakil Kepala Daerah dari berbagai provinsi se Indonesia menandai peran strategis wakil kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif, kolaboratif, dan berdaya saing. (Ikp-*)
