Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid didampingi Wagub Sulsel bersama Wali Kota Makassar.
MAKASSAR, SAORAKYAT – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membuka kegiatan Fasilitasi Literasi Digital untuk Perempuan, Anak, dan Komunitas.
Acara tersebut digelar di Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Digital Makassar, Senin, (16/6/2025) Kegiatan ini dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid.
Wagub Sulsel dalam paparannya, pertegas pentingnya peranan perempuan menjaga ketahanan digital keluarga
“Saya sangat apresiasi program ini. Manfaatnya besar, khususnya bagi para ibu, agar memberi edukasi dan perlindungan digital kepada anak-anak mereka. Literasi digital harus jadi gerakan bersama lintas sektor,” imbuh mantan anggota DPR RI Fraksi PPP
Era digitalisasi ini, menjadi tantangan baru yang memerlukan kecermatan, etika, dan kebijaksanaan dalam penggunaan media sosial dan perangkat digital
“Perempuan adalah pilar negara, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ketika perempuan maju, maka masyarakat dan bangsa akan ikut maju,” tandas mantan Wakil Walikota Makassar ini.
Fatmawati juga apresiasi kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mendorong literasi digital yang menyasar perempuan dan anak.
Meutya Hafid, menyebutkan pemerintah telah menetapkan PP tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Perlindungan Anak di Ruang Siber atau PP Tunas.
Regulasi ini yang sudah diteken presiden mengatur perlindungan anak di ruang digital
“Kita berkolaborasi dengan Pemprov Sulsel dan para orang tua. Utamanya para ibu, karena mereka punya lebih banyak waktu untuk dampingi anak,” ujar Meutya Hafid yang juga mantan legislator Senayan dari Fraksi Golkar.
Kata Meutya, selain pembatasan usia anak untuk masuk ke platform digital, edukasi di tingkat keluarga dan regulasi turunan oleh kepala daerah juga penting.
Bahkan mantan jurnalis Metro TV ini, membuka wacana soal pembatasan penggunaan gawai bagi anak selama jam sekolah di Sulawesi Selatan.
“Kita ingin mendorong adanya pembatasan di Sulsel, apakah mungkin dilakukan pembatasan gadget saat anak-anak berada di sekolah,” ujarnya.
Meutya juga menegaskan, platform digital wajib menghormati regulasi di Indonesia dan aktif memblokir konten negatif.
“Baru-baru ini misalnya, kita telah memblokir sejumlah konten seperti, komunitas sedarah dan berbagai konten berbahaya lainnya,” bebernya.
Namun yang paling utama kata Meutya, adalah mendorong platform digital untuk menghormati aturan yang berlaku di Indonesia.
Mereka harus aktif melakukan pemblokiran terhadap konten yang melanggar di wilayah platform mereka sendiri.
Kepala BPSDM Kominfo-Digital, Bonifasius Wahyu Pudjianto, turut menyoroti peran strategis perempuan dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi keluarga.
Perempuan kata Wahyu, adalah pelindung utama dalam keluarga.
“Kemudahan gadget dan media sosial, terdapat risiko serius. Seperti perundungan siber, penipuan online, hingga eksploitasi anak,” ungkap Bonifasius.
Ini menjadi alarm bagi semua pihak untuk memperkuat ekosistem digital yang aman.
“PP Tunas adalah tonggak penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman. Kami berharap perempuan menjadi agen perubahan lewat literasi digital,” tuturnya.
Bonifasius juga menekankan pentingnya implementasi PP Tunas oleh seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyaring konten berbahaya dan memastikan keamanan data pribadi anak.
“PP Tunas adalah tonggak penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman. Kami berharap orang tua bisa mainkan peran strategis dalam transformasi digital. Sekaligus perempuan bisa menjadi agen perubahan dengan bekal literasi digital yang mumpuni,” paparnya.
Kegiatan ini mengusung tema “Klik Aman, Anak Nyaman: Bijak Gawai, Cerdas Online”.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber nasional dan lokal seperti Wicaksono (Tenaga Ahli Penanganan Komunikasi Krisis Kemenkominfo dan digital), Naomi Octarina (Ketua TP PKK Sulsel), dan Citra Rosalyn (Dosen UNM). (*)
