SULSEL, SAORAKYAT– Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan, Bandara Toraja di Tana Toraja, tidak akan lagi mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah.
Pernyataan ini muncul setelah sejumlah rute penerbangan ditutup karena minim penumpang. Desakan sejumlah pihak agar pemerintah turut menopang operasional penerbangan menuju wilayah tersebut juga terus disuarakan.
Sekretaris Daerah Provinsi Susel, Jufri Rahman mengatakan, memberikan subsidi terus menerus pada suatu bandara bukanlah solusi jangka panjang.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti warung yang terus hidup karena bantuan orang lain.
Baca juga : Lutim Akan Ikut Ajang Apkasi Otonomi Expo 2025
“Apa sehat suatu bandara kalau selalu menggantungkan subsidi? Analoginya begini, ada orang buka warung. Mana lebih baik, kau tutup warungmu, atau selalu meminjam sama orang untuk menghidupkan warung ini?” ujarnya, Senin, (28/7/2025)
Ia menambahkan, masyarakat utamanya dari Makassar lebih memilih naik bus dibanding naik pesawat. Selain harga tiket yang lebih murah, kenyamanan juga jadi faktor utama.
“Naik bus sleeper. Tidur sampai Toraja. Lebih nyaman, bisa dinikmati,” katanya.
Menurut Jufri, subsidi penerbangan dari Pemprov Sulsel masih tersedia. Namun tidak diperuntukkan untuk Bandara Toraja.
“Subsidi itu ada, tapi tidak mungkin untuk Buntu Kunik (Bandara Toraja). Subsidi untuk jalur penerbangan seperti Makassar–Selayar, Bone–Kolaka, dan Makassar–Bua (Luwu),” jelasnya.
Jufri menyebut persoalan sepinya penumpang tak melulu soal harga tiket yang mahal. Faktor utamanya, kata dia, adalah tidak adanya penerbangan langsung (direct) dari Makassar ke Toraja.
Maskapai bahkan terpaksa harus membuat trayek ‘gemuk’ atau rute kombinasi agar tetap bisa beroperasi.
“Jumlah penumpang tidak sesuai dengan biaya operasional. Makanya maskapai mengambil rute lain dulu, baru ke Toraja. Ini yang disebut subsidi silang,” tambahnya.
Anggota DPRD Tana Toraja Randan Sampetoding sendiri mendorong Pemkab agar berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel untuk kembali mensubsidi penerbangan di Bandara Toraja.
Ia menilai, dukungan pemerintah provinsi sangat krusial agar bandara yang dibangun dengan dana besar tersebut tidak mubasir.
“Untuk mempertahankan penerbangan masuk Tana Toraja, satu-satunya jalan adalah kita harus dukung kebijakan Pemda untuk subsidi penerbangan,” ujar Randan.
Menurut anggota Komisi III DPRD Tana Toraja itu, bandara tersebut seharusnya menjadi pintu gerbang pariwisata yang vital bagi wilayah pegunungan Sulsel. Tanpa penerbangan reguler, maka daya tarik wisatawan juga ikut berkurang.
“Bandara ini dibangun dengan anggaran negara. Mubasir dan sayang kalau tidak dimanfaatkan. Transportasi udara itu kebutuhan mendesak karena jarak dari Makassar yang jauh,” tambahnya.
Selain mendorong subsidi dari kabupaten, Randan juga mengusulkan agar Pemkab Tana Toraja aktif melakukan lobi ke Pemprov Sulsel agar subsidi kembali diberikan.
Ia menyebut, Pemprov pernah menyalurkan dana subsidi melalui APBD provinsi di tahun-tahun sebelumnya.
Tak hanya bergantung pada subsidi, Randan menekankan pentingnya terobosan dan inovasi dari pemerintah daerah agar Bandara Toraja kembali ramai. Ia menyarankan promosi wisata dan peningkatan fasilitas menjadi prioritas.
“Promosi penerbangan harus digencarkan. Perkenalkan objek-objek wisata menarik. Sarana dan prasarana bandara juga harus ditingkatkan agar wisatawan tertarik datang,” harapnya.
Subsidi Penerbangan Rp21 Miliar
Pemprov Sulsel telah menganggarkan Rp21 miliar untuk subsidi penerbangan pada tahun 2025. Alokasi itu untuk menyasar lima rute penerbangan, yakni Makassar-Selayar, Makassar-Bone, Bone-Kendari, Makassar-Masamba, dan Masamba-Sorowako.
Pemprov mulanya menargetkan subsidi penerbangan beroperasi mulai April. Namun, hingga Juli, ini belum satu pun rute yang telah berkontrak.
Belum ada maskapai yang menyatakan kesiapan secara penuh untuk mengambil layanan penerbangan subsidi tersebut.
Padahal, Sulsel terkoneksi merupakan salah satu visi dan program prioritas Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wagub Fatmawati Rusdi.
Terakhir kali subsidi penerbangan berlangsung adalah tahun 2023. Saat itu nilai kontraknya Rp19 miliar bekerja sama dengan maskapai Susi Air.
Baca juga : Kepala Daerah se-Tana Luwu Konsilidasi Pemkot Makassar
Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Andi Erwin Terwo mengatakan, beberapa rute segera mulai beroperasi. Pertemuan dengan maskapai mulai digagas.
Misalnya, Pemprov Sulsel akan bertemu dengan PT Vale membahas kerja sama dengan Pelita Air untuk rute Makassar – Sorowako.
“Sementara masih dalam progres. Untuk sementara sedang proses, kita menunggu pertemuan dengan PT Vale mungkin akhir bulan ini akan ada pertemuan dengan Pelita Air. Termasuk juga PT Vale, karena Pelita Air ini dijadwalkan mungkin minggu depan akan menandatangani kontrak dengan PT Vale,” ujar Erwin.
Pemprov mulanya menargetkan subsidi penerbangan beroperasi mulai April. Namun, hingga Juli, ini belum satu pun rute yang telah berkontrak. (*)
