Massa Aksi di Perbatasan Luwu-Wajo Kecewa, Bupati dan Ketua DPRD Luwu tidak Hadir

LUWU, SAORAKYAT–Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Tana Luwu kecewa sikap Bupati Luwu dan Ketua DPRD Luwu yang tidak hadir ditengah-tengah aksi, di gerbang perbatasan Kabupaten Luwu dan Wajo, Kamis (15/1/2026)

​Hingga sore hari, panggung orasi yang didirikan massa di jalur Trans Sulawesi tersebut hanya diisi oleh suara mahasiswa dan perwakilan masyarakat.

Sebelumnya pihak penyelenggara aksi telah melayangkan seruan terbuka agar kedua pimpinan daerah tersebut hadir untuk memberikan dukungan politik secara nyata.

​Jenderal Lapangan, Rahmat Shatri, dalam orasinya dengan nada tinggi menyampaikan kekecewaannya. Ia membandingkan respons cepat Ketua DPRD Palopo pada aksi beberapa hari lalu dengan sikap diam pimpinan di Kabupaten Luwu.

​”Kami sangat kecewa, Bupati dan Ketua DPRD Luwu tidak hadir ditengah massa, sehingga menjadi bukti bahwa mereka berdiri bersama rakyatnya. Absennya mereka hari ini menunjukkan kurangnya keberanian dan komitmen untuk memperjuangkan hak konstitusional Wija to Luwu secara langsung di hadapan publik,” tegas Rahmat dalam orasinya.

Kekecewaan tersebut, massa akan ​ancam geruduk Kantor Pemerintahan di Belopa.

​Akibat rasa kecewa tersebut, massa sempat memperketat blokade jalan Trans Sulawesi yang menyebabkan antrean kendaraan semakin mengular.

Para demonstran menilai, ketidakhadiran pejabat tersebut adalah bentuk mengabaikan terhadap aspirasi yang selama ini disuarakan secara damai.

​”Jika gerbang perbatasan ini tidak mereka datangi, maka kami yang akan mendatangi kantor mereka di Belopa dengan jumlah massa yang lebih besar. Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri sementara pimpinannya duduk manis di balik meja,” teriak salah satu orator mahasiswa.

​Meski situasi memanas akibat rasa kecewa, pihak kepolisian tetap berusaha melakukan mediasi agar massa tidak melakukan tindakan anarkis.

​Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian “Pemanasan” menuju peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) pada 23 Januari mendatang, yang diprediksi akan menjadi puncak dari gelombang protes pemekaran di wilayah tersebut. (**)