Bahas Kelangkaan BBM, DPRD Luwu tak Direkeng dan Hanya Ajang Curhat

LUWU, SAORAKYAT–Komisi II DPRD Luwu memanggil sejumlah pengelolah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Depo Pertamina membahas soal kelangkaan BBM

Namun pada rapat hearing tersebut, problem kelangkaan BBM tak menemukan solusi dan keputusan. Rapat tersebut, hanya jadi ajang curhat pihak SPBU begitupun wakil rakyat.

Rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Luwu, Summang, Selasa, (13/1/2026), selain pengelolah SPBU berbalik curhat mengeluhkan berkurangnya pasokan BBM, juga hanya dihadiri setingkat manager dari Depo Pertamina.

Dengan begitu, pemanggilan pihak SPBU dan Depo Pertamina ini para wakil rakyat didikte dan kurang direkeng.

Subtansi persoalan yang muncul terkait soal kelangkaan BBM oleh akibat dugaan adanya spekulan maupun ‘mafia migas’ tidak terkuak . Rapat tak melahirkan rekomendasi apapun untuk mengatasi kelangkaan tersebut.

Dalam rapat tersebut, hampir seluruh perwakilan SPBU mengeluhkan hal serupa. Mereka menyebut pasokan harian yang diterima sangat terbatas, rata-rata hanya 8 KL solar dan 8 KL Pertalite per hari.

“Kalau pasokan bisa 16 KL per hari untuk Pertalite dan Solar, antrian panjang bisa ditekan,” ujar salah satu perwakilan SPBU di hadapan Komisi II DPRD Luwu yang membidangi ekonomi dan keuangan

Sementara itu, Fuel Terminal Manager Depo Pertamina Karang-Karangan, Eric, menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi atas keluhan yang disampaikan.

“Kami sudah mencatat seluruh poin yang disampaikan dan akan melaporkannya ke pimpinan. Harapannya, ke depan distribusi bisa lebih baik,” ucapnya di dalam rapat di ruang Komisi II DPRD Luwu.

Sekretaris Komisi II DPRD Luwu, Summang yang juga memimpin jalannya rapat itu mengatakan, kelangkaan dan antrian BBM sepanjang 2025 jauh lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kalau tahun 2024 kelangkaan hanya terjadi saat bulan puasa atau akhir tahun. Tapi tahun 2025 ini hampir setiap saat. Antrian menjadi tontonan, masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, bahkan berdampak pada inflasi,” ujarnya.

Menurut Summang, kelangkaan tersebut seharusnya tidak terjadi jika distribusi BBM dikelola dengan baik. Apalagi, berdasarkan hasil kunjungan DPRD Luwu ke BPH Migas, kuota BBM untuk Kabupaten Luwu dinilai mencukupi.

Hal senada disampaikan Anggota DPRD Luwu Fraksi NasDem, Desi Patantang. Ia menilai kondisi ini sangat ironis mengingat Depo Pertamina Luwu Raya berada di wilayah Kabupaten Luwu.

“Kita punya depo, tapi justru BBM sering langka. Sementara di daerah lain stoknya aman,” katanya.

Desi menduga kelangkaan dipicu oleh distribusi BBM ke SPBU yang tidak dilakukan setiap hari serta pengurangan kuota. Bahkan, ia menduga sebagian kuota BBM Luwu dialihkan ke daerah lain.

“Saya pernah tanya salah satu SPBU bahwa harusnya kouta yang diterima 3600 KL setiap bulan malah yang masuk hanya 2000 KL. Sisanya ke mana? Belum lagi ada SPBU yang tidak menerima suplai setiap hari. Untuk solar, ada yang hanya menerima 26 atau 27 hari dalam sebulan,” ungkapnya.

Diketahui, kelangkaan BBM di wilayah Luwu sudah menjadi tak lazim lagi sepanjang tahun 2025. Kondisi ini seperti tak ada lagi kemampuan aparat dan pemerintah untuk kembali dalam situasi normal.

Mulai dari wilayah Larompong Selatan hingga SPBU Karangan-karangan saban hari antrian mengular hingga ke badan jalan. Pun beruntung jika konsumen, khususnya pengendara roda empat mendapat pasokan BBM. Sebab, tak lazim juga antrian jiregen sudah menanti lebih awal.

Bahkan antrian jiregen ini, terkadang mendapat perlakuan khusus untuk pengisian dengan berbagai dugaan ‘praktik gelap’ dilakukan sejumlah pengelolah SPBU. Ada dengan cara satu unit stasiun pengisian khusus untuk isi jerigen, dan ada dengan cara jiregen dilansir ke mobil pemilik jerigen.

Berbagai cara dan alasan mengelabui agar pengisian jiregen tetap berjalan seiring antrian kendaraan. Bahkan tak jarang mereka petugas SPBU malah beradu mulut dengan konsumen lantaran mendahulukan pengisian jiregen.(*)