Rombongan 30 Kepala Desa asal Luwu bersama Satgas PEN Luwu pelisiran ke Pulau Jawa di tengah Pandemi Covid-19 dan lesunya ekonomi. Foto: Istimewa
LUWU, Saorakyat.com–Di tengah lesunya ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19, justru Pemda Luwu yang tergabung dalam Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bersama 30 Kepala Desa pelisiran ke Pulau Jawa.
Satgas PEN Luwu yang diketuai Veronica Maramba, SH, M.Hum yang tak lain Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu mengawali pelisirannya di Dekranasda Pemkab Sleman. Lalu melanjutkan pelisirannya di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu, (10/4/2021).
Bersama tiga puluh kepala desa se-Kabupaten Luwu, tim Satgas berdalil, pelisiran ini yang disebutnya “Studi Tiru” sebagi upaya pemulihan ekomomi dampak pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan Bumdes. Hal itu tentunya sebagai narasi kontradiksi, karena pelisiran tak sedikit biaya digunakan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Luwu, Drs. H. Bustan, M.Si mengatakan kedatangan tim berkunjung ke desa Ponggok ini adalah untuk belajar tentang sistem pengelolaan Bumdes.
“Kita berharap pemerintah desa bisa mengadopsi sekaligus menjadi pembanding dalam mengembangkan potensi desa khususnya di Kabupaten Luwu,” jelasnya seperti yang tertulis dalam rilis yang dikirim Kepala Bappedalitbang Luwu, Awwabin via WhatsApp, Selasa, (13/4/2021)
Sementara, ketua Tim Satgas PEN Luwu, Erni Veronica Maramba mengharapkan kepada para kepala desa yang hadir agar studi tiru ini benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan referensi ilmu dan pengalaman dalam mengelola potensi sumber daya alam di desa.
Kedatangan tim Satgas PEN Luwu di desa yang memiliki luas wilayah 77,22 Ha2 dengan jumlah penduduk 2.200 jiwa ini di terima Pemda Kabupaten Klaten melalui Kabid Pengembangan SDA, TTG dan Ekonomi Masyarakat, Dinas Permasdes Kab. Klaten, Widada, S.Si, M.Si.
Menurut orang nomor satu di Klaten, jika Bumdes di wilayahnya merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan beragam jenis potensi yang berkonstribusi besar dalam menyumbang pendapatan asli desa.
Sementara Kepala Desa Ponggok, H. Junaedhi Mulyono, SH memaparkan bagaimana perjalanan desa yang dipimpinnya itu menjadi miniatur percontohan kemajuan pembangunan desa di Indonesia dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp3,4 Miliar.
Junaedhi berkisah, jika tahun 2007 yang lalu desa yang di pimpinannya berada di urutan kedua terakhir dari 391 desa di Klaten dengan kategori desa tertinggal. Namun berkat keuletan dan kegigihan usaha, hanya berselang dua tahun, yaitu 2009 desa Ponggok perlahan bangkit dari ketertinggalan.
“Dalam hal pemulihan ekonomi masyarakat, salah satu upaya yang kami lakukan berkolaborasi dengan UMKM dalam melakukan pemasaran hasil produksi melalui kelompok-kelompok kecil yang dibentuknya,” ujar Junaedi.
Terlepas dari itu, tentu kondisi dari semua aspek antara Desa Ponngok, Klaten ini dengan tiga puluh kepala desa yang bertandang sangat jauh berbeda. Mulai soal SDM hingga soal lingkungan sosial. Dengan begitu, sangat tidak mungkin kondisi yang ada dI Klaten dapat ditiru di Luwu
Terkait hal ini, Pemkab Luwu melalui Dinas DPMD dinilai telah melakukan kegiatan pemborosan anggaran. Menariknya, kunjungan ini adanya oknum kepala lembaga vertikal yang bertindak sebagai Ketua Tim Satgas PEN Luwu.
Sejumlah anggota DPRD Luwu yang berusaha dimintai tanggapannya soal itu, dalam kaitannya fungsi kontrol penyelenggaraan pemerintah daerah enggan merespon.
Wakil Ketua DPRD Luwu, Zulkifli yang dihubungi via WhatsApp tak merespon. Begitupun dengan anggota DPRD lainnya, Summang yang terbilang vokal justru juga terdiam tak merespon upaya untuk dimintai tanggapannya.(sr/*)
