DPRD Luwu akan Bahas Temuan BPK Menyoal Adanya Potensi Kerugian Keuangan Daerah

LUWU, SAORAKYAT–Komisi II Dewan DPRD Kabupaten Luwu dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin 2 Februari 2026.

RDP tersebut menyikapi terkait laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Selatan (BPK Sulsel). Para legislator Luwu akan memastikan duduk perkara temuan para auditor keuangan itu yang disebutkan terjadi potensi beban keuangan daerah.

​RDP tersebut akan dilaksanakan di Ruang Komisi II berdasarkan surat undangan yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Ahmad Gazali, SE.

​Anggota Komisi II DPRD Luwu, Sulaeman Ishak, SP., membenarkan jadwal pertemuan tersebut. Ia menjelaskan mengingat beratnya materi yang akan dibahas, rapat akan dibagi menjadi dua sesi.

​”Agenda RDP besok Senin ada dua sesi. Sesi pagi dimulai pukul 09.30 WITA dan dilanjutkan sesi siang pukul 13.30 WITA,” ungkap Sulaeman.

​Berdasarkan dokumen undangan, DPRD memanggil sejumlah instansi kunci untuk memberikan pertanggungjawaban terkait pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun 2024 hingga Triwulan III 2025.

Pihak-pihak yang dipanggil meliputi:
​Kepala Bapenda Kabupaten Luwu.
​Kepala BPKAD Kabupaten Luwu.
​Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.
​Direktur RSUD Batara Guru.

​Langkah pemanggilan ini merupakan buntut dari rilis BPK Sulsel tertanggal 30 Desember 2025 yang mengungkap tiga masalah serius yang membebani kas daerah.

Pertama : ​Kebocoran Retribusi RSUD Batara Guru ditemukan kehilangan pendapatan sebesar Rp18,67 miliar akibat ketidakpatuhan pemungutan selisih biaya kenaikan kelas pasien BPJS.

Kedua: ​Piutang PBB-P2 Kedaluwarsa, senilai Rp12,6 miliar potensi pajak hilang secara permanen karena pengawasan yang tidak optimal.

Ketiga: ​Kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp6,54 miliar akibat penetapan pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya.(red)

​