Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
JAKARTA, SAORAKYAT – Sebanyak 372 guru besar fakultas kedokteran dari 23 universitas di Indonesia mendeklarasikan ketidakpercayaan terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Para guru besar itu menyatakan tidak bisa mempercayai kredibilitas Budi Gunadi yang dianggap menurunkan mutu sistem pendidikan kedokteran dan kesehatan nasional.
“Kami tidak lagi dapat mengembalikan kepercayaan kami kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berlandaskan bukti,” ujar puluhan guru besar yang membacakan deklarasi di aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis, (12/6/2025)
Setidaknya ada enam kebijakan yang mendasari para guru besar geram. Pertama, mereka menentang penyelenggaraan pendidikan dokter di luar sistem universitas. Kedua, mereka keberatan dengan pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan. Ketiga, mereka menolak pemindahan kolegium di bawah Kementerian Kesehatan.
Keempat, mereka tak setuju dokter umum dilatih untuk bisa melakukan operasi caesar di daerah terpencil. Kelima, mereka tak ingin dokter dipindahkan atas nama penghilangan sentimen almamaterisme. Keenam mereka menolak adanya pembingkaian negatif akan masalah perundungan di lingkungan dokter.
Pada 16 Mei 2025, 158 Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia telah menyuarakan keenam hal tersebut di Salemba. Lalu empat hari setelahnya para guru besar menuliskan keresahan itu dan mengirimkannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, hampir sebulan berlalu, Menteri Kesehatan belum menindaklanjuti keluhan para guru besar.
“Dalam perjalanannya, kami belum melihat adanya perubahan. Jadi kami menyampaikan bahwa sulit bagi kami untuk memberikan kepercayaan kami dalam kemajuan pembangunan dunia kesehatan negeri ini,” kata dokter spesialis bedah plastik plastik konsultan, Teddy Prasetyono.
Sementara itu, guru besar antropologi hukum Universitas Indonesia yang juga hadir di acara tersebut, Sulistyowati Irianto, memaparkan bagaimana Menteri Kesehatan terlalu ikut campur mengatur sistem pendidikan kedokteran. Sehingga hal itu mengancam otonomi dari penyelenggaran pendidikan tinggi dan kebebasan akademis para ilmuwan.
“Segala kebijakan yang sudah dikeluarkan itu mungkin punya aspek legalitas otoritatif, tetapi kehilangan legitimasi sosial karena kami tidak mempercayainya lagi dan kami sangat khawatir dampak-dampaknya yang akan berjalan di kemudian hari,” tutur Sulistyowati.
Ia menambahkan, tak menutup kemungkinan para guru besar akan membuat deklarasi berjilid-jilid selama pemerintah belum berbenah.(*)
