JAKARTA, SAORAKYAT— Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap masih banyak kasus penyelewengan di daerah.
Menurutnya, kondisi ini adalah bukti bahwa reformasi tata kelola pemerintahan daerah belum berjalan optimal.
Padahal, upaya perbaikan birokrasi dan integritas pejabat publik telah lama menjadi fokus pemerintah pusat.
Di hadapan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian pada Rapat Pengendalian Inflasi tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025), Menteri Purbaya dengan blak-blakan menyoroti maraknya praktik penyalahgunaan kekuasaan di daerah, termasuk jual-beli jabatan.
Purbaya mengungkap data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga tahun terakhir. Ia menunjukkan bahwa masih banyak kasus penyelewengan di daerah.
Baca juga : Terlibat Narkoba, Seorang Personil Polres Luwu Dipecat
“Data KPK mengingatkan kita bahwa masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan,” kata Purbaya dikutip Selasa (21/10/2025).
Artinya lanjut dia, reformasi tata kelola ini belum selesai. Hasil survei penilaian strategis, Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, juga bicara hal yang sama.
Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, tingkat integritas nasional baru mencapai skor 71,53, masih di bawah target 74.
Angka ini memperlihatkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah belum mampu mencapai standar tata kelola yang bersih dan transparan.
Purbaya menambahkan, hampir seluruh pemerintah daerah masih tergolong dalam zona merah atau kategori rawan penyelewengan. Rata-rata skor integritas di tingkat provinsi hanya mencapai 67, sementara kabupaten/kota berada di angka 69.(*)
