Gubernur Sulteng Rusdy Mastura. [Obormotindok]
SULTENG, Saorakyat.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Komnas HAM Sulteng) menyebut Gubernur Rusdy Mastura berencana membentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Sulteng Dedi Askary mengingatkan Gubernur Rusdy, pembentukan tim tersebut jangan hanya didasari jaminan kepastian hukum terhadap investasi.
“Jangan hanya karena atas dasar terciptanya Jaminan kepastian Hukum terhadap Investasi oleh para Investor dijadikan landasan utama pembentukan Tim Penyelesaian Konflik Agraria Sulawesi Tengah,” tegas Dedi lewat keterangan tertulisnya dilansir dari Suara.com, Rabu (23/2/2022).
Rencana tersebut disampaikan usai insiden berdarah dalam aksi demonstrasi penolakan tambang di Kabupaten Parigi Moutung yang menewaskan seorang pengunjuk rasa bernama Erfaldi (21) akibat luka tembak.
Baca juga: Sikapi Kelangkaan Minyak Goreng, Pemkab Luwu Sidak Swalayan
Komnas HAM Sulteng meminta pembentukan Tim Penyelesaian Konflik Agraria juga harus mengutamakan kepastian hukum terhadap masyarakat.
“Yang terpenting dan sangat fundamental adalah bagaimana dengan masuknya berbagai Investasi di Sulteng, juga memberi jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya.
Pun, kata Dedi, pemanfaatan ruang atas Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) oleh para investor dalam berinvestasi di Sulteng dapat dipastikan tidak merampas aset-aset produksi dan sumber-sumber penghidupan masyarakat.
Dedi menegaskan, hal itu harus menjadi catatan yang sangat penting. Sebab berkaitan dengan penderitaan yang dialami masyarakat saat para investor berdatangan.
“Ini tentunya sangat berkait erat dengan nestapa yang terjadi dan menimpa masyarakat Sulteng sehubungan dengan perilaku atau praktik-praktik curang para pemilik modal untuk mendapatkan rente dalam menjalankan usaha mereka di Sulteng,” ujarnya.(sr/*)
