SULSEL, SAORAKYAT—Data Terpadu Stabilitas Nasional (DTSN), sekitar 4,6 juta jiwa di Sulsel tergolong dalam kelompok miskin dan rentan miskin.Artinya, nyaris setengah populasi Sulsel masih menghadapi tekanan ekonomi serius.
Angka tercakup yang mencakup desil 1 sampai desil 5 dari total 10 desil dalam sistem klasifikasi kesejahteraan.
Meski terpotret angka kemiskinan di Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali mencatat penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis per Maret 2025, tingkat kemiskinan di provinsi ini berada di angka 7,60 persen, setara dengan 698.130 jiwa dari total populasi sekitar 9,6 juta penduduk.
Angka ini turun 0,17 persen poin dibandingkan data September 2024 yang tercatat sebesar 7,77 persen, dan mengalami penurunan 0,46 persen poin dibanding Maret 2024 yang berada di angka 8,06 persen
Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, menyebutkan tren penurunan ini menunjukkan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan Pemprov Sulsel masih berjalan efektif.
Baca juga : Bupati Koltim Tepis Terjaring OTT
Namun demikian, jumlah penduduk miskin dan kelompok yang berisiko jatuh miskin masih sangat besar.
“Jumlahnya 4,3 juta orang miskin. Potensi miskin dari DTSN kurang lebih 700 ribu. Selisihnya tidak terlalu jauh,” kata Malik, Rabu (6/8/2025).
Sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat miskin, Pemprov Sulsel mulai menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) langsung ke rekening penerima. Program ini sudah dimulai pada 2025, dengan target awal 10.000 keluarga penerima manfaat.
Namun, hingga pertengahan tahun, baru 5.800 keluarga yang menerima bantuan karena beberapa daerah belum siap. Malik menyebutkan, jumlah itu akan meningkat tajam pada tahun depan.
“Di tahun 2026 kita rencanakan 200.000 masyarakat miskin akan mendapatkan bantuan sosial tunai. Tujuannya agar mereka punya daya beli,” jelasnya.
Program bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin terhadap kebutuhan pokok, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dari tekanan inflasi dan krisis ekonomi.
Dinas Sosial juga mendukung penuh program Sekolah Rakyat, yang memberi akses pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin. Pemerintah menyediakan seragam, makanan, hingga perlengkapan sekolah lainnya secara cuma-cuma.
Baca juga : Bareskrim Polri Tetapkan Tiga Orang Tersangka Baru
Skema ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan, tapi juga memperkuat daya beli rumah tangga.
Beban biaya pendidikan yang ditanggung pemerintah memungkinkan keluarga miskin mengalokasikan lebih banyak pengeluaran untuk kebutuhan pokok lainnya.
“Jika dua anak dalam satu keluarga masuk Sekolah Rakyat, maka kebutuhan pendidikan mereka ditanggung penuh. Artinya, daya beli keluarga untuk hal lain meningkat,” kata Malik.
Upaya pengentasan kemiskinan di Sulsel mengandalkan kerja lintas sektor. Selain bantuan langsung dan program pendidikan, penguatan sistem data, pelibatan masyarakat, serta koordinasi antar instansi menjadi faktor penting dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
“Program kami berjalan terus. Tapi yang utama, kami butuh sinergi semua pihak untuk menekan angka kemiskinan secara nyata,” tutup Malik. (*)
