Satgas PKH Tagih Denda Rp38,62 Triliun ke 71 Perusahaan Sawit dan Tambang

JAKARTA, SAORAKYAT–Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menagih denda administratif kepada 71 perusahaan, terdiri dari 49 perusahaan sawit dan 22 perusahaan tambang.

Ke-71 perusahaan sawit dan tambang itu, terbukti menggunakan kawasan hutan tanpa izin. Total denda yang ditagih senilai Rp38,62 triliun. “Itu sudah dilakukan (penagihan denda), per hari ini terhadap 71 perusahaan korporasi, yang terdiri dari korporasi sawit dan tambang,” kata Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, melalui keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Penagihan denda telah tuntas dilakukan, kini memasuki tahap pemantauan pembayaran serta penegakan hukum lanjutan. Hingga Senin (8/12/2025), dari 49 perusahaan sawit yang dikenakan sanksi, total denda yang harus dibayarkan kepada negara mencapai Rp9.420.000.000.000. Namun, hingga saat ini, pembayaran yang masuk ke kas negara mencapai Rp1.844.965.750.000 (Rp1,8 triliun).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 33 perusahaan hadir memenuhi panggilan Satgas PKH. Sementara tiga perusahaan belum hadir, yakni PT Berkat Sawit Sejati, PT Supra Matra Abadi, dan PT Tapian Nadenggan.

“Dari 49 PT, ada 3 korporasi yang belum hadir, belum memenuhi kewajibannya,” sebut Barita.

Satgas PKH juga mencatat delapan perusahaan sawit meminta waktu tambahan untuk melunasi kewajibannya, di antaranya PT MASDAL, PT SBP, PT SPM, PT BMU, PT PSM, PT IAM, PT MAS, dan PT MOM.

Sementara itu, 22 perusahaan tambang dinyatakan wajib membayar denda dengan total nilai mencapai Rp29,2 triliun.

Hingga saat ini, pembayaran yang baru diterima sebesar Rp500 miliar, yang berasal dari PT Tonia Mitra Sejahtera dengan total kewajiban perusahaan tersebut senilai Rp2,094 triliun.

“Sedangkan untuk tambang, yang sudah masuk adalah Rp500 miliar,” kata Barita.

Selain itu, terdapat tiga perusahaan tambang yang menyatakan menerima dan siap membayar denda, yakni PT Stargate Pasific Resources, PT Adhi Kartiko Pratama, dan PT Putra Kendari Sejahtera, dengan total komitmen pembayaran mencapai ratusan miliar rupiah.

Adapun satu perusahaan tambang lainnya, yakni PT Weda Bay Nickel, tercatat mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi administratif tersebut.

Penagihan denda ini dilakukan berdasarkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara akibat penggunaan kawasan hutan secara ilegal.(*)