DPRD Lutra Geram Tak Direken Bupati dalam Penggunaan Anggaran Covid-19

LUTRA, Saorakyat.com—DPRD Luwu Utara (Lutra) mulai geram lantaran tidak direken oleh Pemkab Lutra terkhusus dalam penggunaan dana penanganan Covid-19. Hal itu terlihat dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPRD Lutra di Kantor DPRD Lutra, Masamba, Rabu (6/5/20).

Sejumlah legislator di DPRD Lutra menilai, Pemkab Lutra dalam penanganan Covid-19 berjalan sendiri. Baik dalam hal langkah-langkah penanganan, maupun soal penggunaan anggaran.

Bahkan Bupati Lutra dinilai dengan enteng menyebut nominal anggaran Covid-19. Mulai dari Rp23 Miliar, dan sekarang dinaikkan menjadi Rp32 Miliar.

“Pemda ini sok hebat jalan sendiri tanpa melibatkan DPRD Lutra dalam penanganan Covid-19. Bupati juga sering menyebut nominal anggaran Covid-19, dari 23 Miliar dan sekarang menjadi Rp.32,8 Miliar. Padahal DPRD Lutra belum mengetahui apakah benar ada anggaran ini. Sementara banyak relawan mengeluhkan anggaran,” kata angota DPRD Lutra dari Fraksi Golkar, Drs H. Mahfud Yunus dengan nada kesal.

Baca Juga:

Mahfud Yunus juga meminta kepada pimpinan sidang agar masalah anggaran penanganan Covid-19 ini di bahas di sidang gabungan komisi pada pertemuan berikutnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Lutra, Karemuddin menegaskan kepada Pemda Lutra agar serius dalam penanganan Covid-19.

“Bukan tupoksi bupati untuk selalu menjawab pertanyaan tentang penanganan Covid-19”, ujar legislator PAN ini.

Selain para legislator di DPRD Lutra, pada RDP itu yang dipimpin Aris Mustamin dari fraksi PPP dihadiri pula sejumlah aliansi masyarakat.

Mahmud, salah seorang aliansi masyarakat prihatin terhadap penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Lutra tidak sebanding dengan angka yang sering disebutkan Bupati Lutra.

READ  Ultah ke-43, Indah Putri Indriani Fokus Mengabdi untuk Lutra

“Kami patut pertanyakan anggaran persiapan dan penanganan Covid-19, Bupati Lutra selalu menyebut anggaran Covid-19 cukup fantastis senilai Rp32,8 Miliar. Namun sangat disayangkan, teman-teman yang ikut terlibat dalam penanganan Covid-19 tidak bisa berbuat banyak, mengeluh karena anggaran terbatas,” ungkap Mahmud.

Baca Juga:

Sementara itu, menanggapi kegeraman para legislator dan kritikan sejumlah masyarakat, kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah BPKD Lutra, Baharuddin Nurdin mengatakan, anggaran penanggulangan Covid-19 di Lutra sudah tersedia.

Menurut Baharuddin, anggaran sudah dapat digunakan guna membiayai upaya pemutusan rantai penyebaran Covid19.

“Anggaran untuk covid-19 siap, bahkan sudah ada beberapa dinas terkait yang cairkan” ujar Baharuddin dalam RDP tersebut.(as)