Prabowo-Sandi saat debat Pilpres yang kini sudah koalisi rivalnya, Jokowi-Ma’ruf.–Foto:Istimewa–
JAKARTA, Saorakyat.com—Kader PKS berpendapat, bergabungnya Gerinda menjadi partai koalisi pemerintah menjadi ancaman bagi demokrasi. Hal itu menyusul rival Jokowi kini sudah berada dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, mengatakan, masuknya Prabowo-Sandi bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf cukup membahayakan demokrasi. Sebab, mengurangi kekuatan oposisi.
Dalam negara demokrasi kata dia, tetap membutuhkan oposisi sebagai check and balance.
“Secara personal kita sih mendoakan secara amanah, sukses tapi dalam konteks membangun demokrasi yang sehat eksperimen Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo dan dan Pak Sandi buat saya ini berbahaya untuk demokrasi, ” kata Mardani dalam akun YouTube PKS TV, Sabtu (26/12/20).
Mardani Ali Sera. Foto: PKS.id
Demokrasi yang sehat kata Mardani, adalah demokrasi yang mampu menghadirkan oposisi yang kuat. Oposisi yang bisa mengakomodir rakyat
Menurut dia, akibat penggabungan koalisi tersebut suara-suara atau gagasan dari kelompok oposisi kurang terdengar. Sebab, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
Padahal lanjutnya, ada gagasan dari masyarakat yang juga harus diakomodir. Apalagi, jika tak sesuai dengan kebijakan yang diputuskan pemerintah.
Mardani mencontohkan seperti Omnibus law. Diputuskan pemerintah tapi mendapatkan penolakan dari banyak kelompok masyarakat.
“Hampir semua kemauan pemerintah dan koalisi dilakukan dengan pendekatan. Makanya di Perppu Corona, PKS sendiri yang nolak,” ujarnya.
Pada UU Omnibus law hanya PKS dan Demokrat.
“Jadi kita sangat lemah di oposisi. Walaupun suara kita teriak tapi kalau kita ambil keputusan mekanisme konstitusional selalu kita kalah,” tambahnya.
Padahal, secara etika dan logika sudah seharusnya Prabowo-Sandi dan para pendukungnya tetap menjadi oposisi.
Sehingga, menjadi penyeimbang pemerintah yang memberikan gagasan-gagasan untuk kemajuan bersama.
“Maka dari itu saya selalu menyatakan etika dan logika politiknya semua partai politik dan figur pendukung Prabowo-Sandi ada di di barisan kami oposisi karena Prabowo-Sandi dapat 44 persen Pak Jokowi 55 persen,” ujarnya.
Dalam konteks ini, PKS tak akan terpengaruh. Meski suara oposisi kecil, dia menegaskan bahwa partainya tetap berada di jalur tersebut. Hal ini agar Indonesia menjadi negara demokrasi yang berada pada jalurnya.
Dijelaskan Mardani, kalau tidak ada oposisi, tidak ada check and balance, tidak ada yang jagain. Kasian, publik akan ada satu kondisi di mana penguasa itu betul-betul merasa menjadi penguasa tunggal, tidak ada yang kontrol, dan itu jadi tirani dan itu berbahaya.
“Kalau semua gabung ke Pak Jokowi, kita akan dicoret jadi negara demokratis. Ini negara tidak demokratis, ini negara yang jauh dari prinsip demokratis. Adanya PKS justru membuat Indonesia tetap menjadi negara yang demokratis,” tandasnya.
Seperti diketahui, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto mendapat jatah kursi Menteri Pertahanan. Lalu menyusul Sandiago Unu dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) baru-baru ini.(asy)
