Rocky Gerung : Istimewa
JAKARTA, Saorakyat.com–Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen masih menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Ambang batas itu dianggap membatasi munculnya capres alternatif dalam Pilpres 2024 mendatang.
Akademisi Rocky Gerung menilai, Indonesia masih belum efektif menerapkan sistem presidensial. Rocky membandingkan Amerika Serikat yang juga menganut sistem presidensial, namun ketika mencalonkan presiden memakai prinsip individualisme.
“Itu bentuk konkretnya adalah hak calon independen. Jadi itu yang membedakan dengan sistem parlementer. Enggak ada independen dalam sistem parlementer. Maka dari itu sistem partai politik jadi absolut,” kata Rocky melansir Kumparan dari webinar ‘Selamatkan Pemilihan Presiden 2024: Tolak Presiden Boneka, Tolak Presidential Threshold’ yang disiarkan channel Youtube Integrity Law Firm, Rabu (2/2/2022)
Rocky kemudian menyoroti amanat konstitusi yang menentukan pencalonan presiden harus memakai jalur partai atau gabungan partai. Namun dengan adanya presidential threshold 20 persen, potensi mencalonkan capres lewat satu partai menjadi tidak bisa dilakukan.
“Waktu presidential threshold disebut 20 persen, artinya potensi untuk melalui satu partai sudah tidak berlaku. Jadi partai atau gabungan partai. Partainya hilang, hanya boleh gabungan partai,” ungkapnya.
Ia menyebut, presidential threshold pada akhirnya memaksa partai untuk membentuk koalisi agar dapat memenuhi syarat pencalonan capres.
“Walaupun secara normatif partai atau gabungan partai, tapi secara efektif gabungan karena dipaksa hanya untuk melalui gabungan partai. Jadi arah threshold memaksa supaya gabungan partainya,” lanjutnya.
Hal lain yang disoroti Rocky adalah pencalonan yang didasarkan pada elektabilitas dan bukan intelektualitas. Padahal menurutnya, demokrasi memerlukan pemimpin yang intelektualitasnya di atas elektabilitas.
“Karena demokrasi itu adalah the government of the reasons through the government by people. Karena demokrasi intinya adalah debat, discourse. Demokrasi dihasilkan melalui deliberative talking yang dasarnya ada pertandingan gagasan. Kalau dasarnya survei, ya, enggak perlu pemilu,” pungkasnya (*)
