Pemprov Sulsel Gandeng ITB Perkuat Pemanfaatan Data Geospasial

SULSEL, SAORAKYAT—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) memperkuat langkah strategis dalam mendorong pembangunan berbasis data.

Langkah itu dengan mengoptimalkan pemanfaatan data geospasial sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih presisi, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Pemprov Sulsel bekerja sama dengan Pusat Infrastruktur Data Spasial Institut Teknologi Bandung (PIDS-ITB) menyelenggarakan Workshop Geospasial.

Kegi bentajuk Transforming Spatial Data into Smarter Development Decisions pada Selasa–Rabu, 8–9 April 2026, di Ruang Rapat Mamminasata, Kantor Gubernur Sulsel.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah, akademisi, serta praktisi di bidang perencanaan pembangunan dan teknologi geospasial.

Workshop ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kapasitas aparatur, mendorong kolaborasi lintas sektor, serta membangun ekosistem geospasial yang berkelanjutan di Sulawesi Selatan, sekaligus sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam percepatan integrasi Satu Peta Indonesia sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan terpadu.

“Workshop ini diharapkan menjadi sarana peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan antara aparatur, akademisi, dan para pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan,” ujar Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin,

Ia menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dalam pemanfaatan teknologi geospasial guna mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dan Infrastruktur Informasi Geospasial di daerah.

Implementasi kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Irawan, pemanfaatan Geo-AI memiliki relevansi tinggi dalam pembangunan daerah, khususnya pada sektor pertanian, penataan ruang, pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, hingga pengembangan kota cerdas (smart city).

“Pendekatan geospasial sangat diperlukan untuk mendukung pemetaan, analisis keterkaitan penggunaan lahan dengan risiko bencana, serta penyusunan strategi mitigasi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan wilayah,” jelasnya.

Ia menambahkan, berbagai tantangan pembangunan wilayah, seperti meningkatnya risiko banjir, perubahan tutupan lahan, serta berkurangnya daerah resapan air, semakin menegaskan urgensi penggunaan data geospasial yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Pusat Infrastruktur Data Spasial ITB, Dr. Budhy Soeksmantono, menyebut workshop ini lahir dari inisiatif kolaboratif antara ITB dan Pemprov Sulsel untuk menghadirkan solusi konkret bagi pemerintah daerah.

“Dengan membangun interaksi dan kolaborasi, kita berharap dapat menemukan solusi untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya,” ujarnya.

Budhy menekankan prinsip pemanfaatan data geospasial yang diusung Badan Informasi Geospasial (BIG), yakni “data diambil sekali dan digunakan berkali-kali” sebagai pendekatan efisien dalam pengelolaan data pembangunan.

Saat ini kata dia, data geospasial skala 1:5.000 telah tersedia di wilayah Sulawesi dan menjadi fondasi penting dalam berbagai kebijakan pembangunan.

Menurutnya, optimalisasi data geospasial bergantung pada empat komponen utama, yakni data, platform, sumber daya manusia, dan regulasi.

“Tanpa keempat hal ini, pemanfaatan data geospasial tidak akan optimal,” tegasnya.

Ia menambahkan, data geospasial memiliki peran luas, mulai dari penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sektor pertanian dan pertambangan, hingga pengelolaan wilayah perkotaan dan mitigasi bencana.

“Data geospasial menjadi komponen penting yang mungkin tidak terlihat (invisible layer), tetapi berkontribusi besar dalam pengambilan keputusan,” katanya.

Adapun GM of Regional Center SuperMap GIS (Beijing, China), Evelyn Sun, menyampaikan bahwa teknologi geospasial berbasis big data dan 3D memberikan manfaat signifikan bagi pemerintah daerah, terutama dalam manajemen bencana dan perencanaan kota.

“Workshop ini sangat produktif. Peserta mempelajari berbagai teknologi untuk manajemen kebencanaan, termasuk referensi dari China, Malaysia, dan Jepang,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pengetahuan lokal pemerintah daerah dan teknologi menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat.

“Pemerintah daerah memahami kondisi wilayah dan tantangan yang dihadapi, sehingga kolaborasi dengan teknologi menjadi sangat penting,” sebutnya.(*)