Aliansi Sulbar Bergerak melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Sulbar. Foto: Awal Dion/SulbarKini
SULBAR, Saorakyat.com—Massa yang tergabung dalam Aliansi Sulbar Bergerak aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Barat, Kamis (18/2/2021).
Mereka mempertanyakan anggaran miliar yang bersumber dari bantuan relawan dan pemerintah daerah di luar Sulbar untuk penyintas gempa yang diduga disalahgunakan.
Koordinator aksi, Adhi Riadi, menyebutkan penanganan korban gempa dan pengungsi oleh pemerintah daerah hingga kini dinilai tidak maksimal.
“Kami dari Sulbar berinisiatif untuk melakukan aksi dan hearing bersama dengan DPRD Sulbar dan instansi atau stakeholder yang terkait sebagai bagian dari penanganan bencana di Sulbar,” kata Adhi dalam orasinya, Kamis (18/2/2021) sepetti dikutip dari Sulbar Kini
Dalam aksi unjuk rasa itu, peserta aksi membacakan sejumlah tuntutan, di antaranya; mendesak transparansi dari pemerintah mengenai pengelolaan anggaran penanggulangan bencana, mendorong kepala pemerintah untuk membuka secara transparan bagan alur pendataan yang dilakukan oleh tim dari Pemprov Sulbar, serta mendorong pemerintah daerah, baik kabupaten dan provinsi melakukan pemulihan ekonomi untuk warga yang terdampak musibah gempa.
“Meminta Pemprov Sulbar untuk menyediakan hunian sementara yang layak untuk korban gempa, mengevaluasi satgas bencana, dan mendesak pemerintah agar segera menyediakan fasilitas sanitasi dan layanan kesehatan yang layak bagi para pengungsi,” ucap Adhi.
Massa dari Aliansi Sulbar Bergerak ini juga mempertanyakan pembelian 5.000 lembar terpal dan sebanyak 4.000 lembar terpal yang belum disalurkan ke penyintas gempa karena BPBD Sulbar beralasan belum memiliki data.
“Kalau toh ada tenda yang dibeli kemudian dipersiapkan, lalu kemudian tidak dibagikan dengan alasan tidak ada data berarti pemerintah tidak melakukan asesmen sebelumnya kemudian membeli,” sebutnya.
Anggota DPRD Sulbar, Hatta Kainang, yang menemui massa aksi mengatakan pansus dari DPRD Sulbar telah melakukan rapat bersama BPBD Sulbar, Dinas Sosial, dan kepala OPD terkait adanya kerancuan seputar penyaluran bantuan dan pendataan bagi korban gempa.
“Kenapa dari awal kita bentuk Pansus, karena dari awal kita pesimis karena pada saat penanganan COVID-19, dan memang kita menemukan masalah yang tidak bisa disikapi dengan cepat. Jauh hari juga saya sudah mengingkatkan Pemprov Sulbar agar membentuk tim yang punya spirit, Kepala OPD yang mumpuni,” ujar legislator Partai Nasdem ini.
Hatta mengungkapkan, Pemprov Sulbar memiliki anggaran Dana Tidak Terduga (DTT) sebesar Rp 13 miliar, namun hingga kini belum ada yang digunakan. Malah yang digunakan merupakan donasi dari relawan dan pemerintah daerah di luar Sulbar yang nilainya hampir Rp 3 miliar.
“Kan inikan memalukan. Jadi jangan heran minggu lalu saya pasang status nol APBD untuk penanganan gempa. Padahal kita di DPRD sudah welcome agar digunakan untuk penanganan gempa,” ujarnya.
Dalam hearing tersebut, tak ada satu pun perwakilan Pemprov Sulbar yang menemui peserta aksi. Selain sejumlah anggota DPRD Sulbar, tampak hadir menemui massa aksi yakni Dandim 1418 Mamuju Kolonel Inf. Tri Aji Santono dan Kapolresta Mamuju Kombes Pol Iskandar.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung tertib. Usai menggelar orasi dan hearing dengan anggota DPRD Sulbar, massa aksi kemudian membubarkan diri.(*)
