Luwu, Saorakyat.com–Baru saja awal dimulainya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya Percepatan Penanganan Covid-19. Kekinian, Bulog sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas pemenuhan pangan ‘mbalelo’
Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Luwu menyebutkan kendala penyaluran bantuan Program Sembako, maupun Program Keluarga Harapan (PKH) lantaran Bulog menjual semua stok beras cadangan pemerintah.
Sementara Bulog berkilah, jika stok beras cadangan pemerintah tidak habis. Bahkan masih tersedia 1.160 ton.
Baca juga: Basmin Pantau Posko Siaga Covid-19 di Batas Luwu-Wajo
Kondisi ini, belum pada keseluruhan masyarakat. Baru sebatas penerima Program Sembako dan PKH. Lalu, bagaimana ketersedian pangan secara menyeluruh masyarakat Luwu menghadapi hari-hari tak menentu ke depan dalam situasi pandemi Covid-19?
Berselang beberapa hari, statemen jaminan akan tersedianya stok pangan di Luwu terdengar dan terbaca penuh harap. Lagi-lagi, masyarakat disuguhkan retorika lugas. Realitanya terjadi ketimpangan.
Baca juga: Luwu Mulai Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Stok Pangan Dijamin Aman
Bupati Luwu, H. Basmin Mattayang edisi sebelumnya dengan gamblang menjamin stok pangan dalam menghadapi pandemi Covid-19 untuk beberapa bulan ke depan, masih aman dan mencukupi.
Dilaporkan, Program Sembako di Kabupaten Luwu, saat ini baru tersalurkan di delapan kecamatan. Di Kabupaten Luwu sebanyak 23 kecamatan. Sekira 21 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Delapan kecamatan sudah tersalurkan diantaranya, Kecamatan Bajo, Bajo barat, Ponrang, Kamanre, Belopa, Belopa Utara, Ponrang Selatan, dan Suli.
Padahal dana bantuan Program Sembako untuk 3 bulan sudah masuk ke rekening para KPM.
Baca juga: Dinas Sosial Luwu Turunkan Mobil Dapur Bantu Warga Korban Banjir
Bulog berdalih, beras untuk program Sembako sudah habis. Itu dilontarkan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Luwu, Asmilastari.
“Bantuan itu tetap jalan, hanya saja persedian beras di Bulog habis, itu saja kendalanya. Telur juga agak susah sekarang. Silahkan kofirmasi ke bulog,” ujarnya, saat dikonfirmasi melalui Whatsapp, Sabtu (4/4/20)
Asmilastari mengatakan, kalau sebelumnya sudah disampaikan ke pihak Bulog, agar menyimpan beras untuk program sembako. Namun kata dia, pihak Bulog menjual semuanya.
“Saya sudah bilang Bulog agar menyimpan stok beras sembako, tapi dijual semua. Kami sementara koordinasikan ke provinsi,” ujarnya.
Baca juga: Mengintip Isi PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Hadapi Covid-19
Sementara, pihak Bulog Sub Divre Palopo mengatakan beras cadangan untuk pemerintah masih banyak.
“Beras masih banyak untuk cadangan beras pemerintah,” kata Kepala Bulog Sub Divre Palopo, Lisnawati saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (5/4/20)
Dia menjelaskan, untuk Program Sembako pihaknya menjual dengan pola “Buy To Sell’ dengan kualitas premium.
“Untuk harga kami menghitung dari harga pada saat pengadaannya. Jadi beras pemerintah ada dan tidak habis,” jelasnya.
Stok Bulog untuk beras jenis medium, kata Lisnawati, masih tersedia 1.160 Ton.
“Masih ada 1.160 ton dan panen akhir April di wilayah Tana Luwu akan menambah stok Bulog lagi,” ujarnya.
Baca juga: Covid-19 Sudah Menyebar di 32 Provinsi, Sulsel Menjadi 83 Kasus Positif
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Luwu, Baharuddin yang dihubungi mengatakan, jika kendalanya beras medium habis di Bulog, pihaknya tidak bisa memberikan solusi. Karena itu domain Bulog. Namun akan melakukan koordinasi, untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.
“Kalau beras medium habis, kita tunggu saja penyediaannya dari Bulog. Karena beras untuk Bansos jenis medium,” ungkap Baharuddin
Diketahui Presiden Jokowi per tanggal 31 Maret 2020 mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam upaya Percepatan Penanganan COVID-19.
Dalam PP itu, Pasal 4 point 2 dan 3 mempertegas soal pertimbangan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk atau masyarakat.
Presiden Jokowi mengalokasikan Rp110 triliun dari dana untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat akibat dampak virus corona. Ia merinci, penerima program PKH naik menjadi 10 juta keluarga.
Kemudian, tambahan sembako untuk 4,8 juta KPM, dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM. Penerima eksisting 15,2 juta KPM akan menerima tambahan bantuan sebesar Rp 50.000 per bulan selama 9 bulan. Untuk tambahan 4,8 juta KPM akan menerima Rp 200.000 per bulan selama 9 bulan. (jp/as/*)
